Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

1 Desember mesti dihargai sebagai fakta politik

Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk (keempat dari kiri) dan Ketua Komite Legislatif ULMWP, Edison Waromi (ketiga dari kiri). – Jubi/Dok ULMWP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Aris Yeimo

Dalam sejarah Papua, 1 Desember merupakan titik awal kebangkitan nasionalisme Papua. Kala itu, seluruh perangkat nation state symbols mendapat legitimasi atas pembentukan sebuah negara berdaulat dengan menentukan nama negara (Papua Barat), lagu kebangsaan (Hai Tanahku Papua), bendera nasional (Bintang Kejora), dan burung mambruk sebagai simbol negara dengan semboyan One People One Soul (Alua, 2006: 38-44).

Sampai saat ini orang Papua merayakannya sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Perayaan itu sendiri telah menjadi semacam warisan historis turun-temurun sekaligus telah membangun konstruksi ideologi perjuangan pembebasan yang mengakar dalam pikiran dan batin orang Papua.

Setiap tanggal itu, berbagai cara dilakukan untuk mengenang kembali perjuangan dan pejuang kemerdekaan Papua.

Loading...
;

Tak perlu cemas berlebihan

Sudah menjadi fakta sosial bahwa setiap menjelang tanggal 1 Desember, aparat keamanan di seluruh Tanah Papua dikerahkan untuk mengkondusifkan situasi. Pengamanan dilakukan pertama-tama dengan berbagai asumsi bahwa orang Papua akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Asumsi-asumsi itu muncul dalam benak pemerintah berdasarkan pengalaman-pengalaman setiap tahunnya.

Banyak media massa hari-hari ini memproduksi berita dengan judul yang mengisyaratkan simpati pemerintah kepada orang Papua dengan imbauan-iimbauan solidaritas. “Masyarakat tidak boleh terprovokasi”, “menjaga toleransi”, dan sebagainya.

Di satu sisi, sikap pemerintah dapat dibenarkan karena hal itu demi menjaga kedamaian. Namun di lain sisi, ungkapan syukur atas peringatan manifesto politik Papua pada 1 Desember telah menjadi fakta politik. Tanpa dipaksakan, orang Papua dengan sendirinya menunjukkan bentuk-bentuk ucapan syukurnya.

Secara psikologis, imbauan-imbauan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada semacam kecemasan tersendiri dalam “tubuh” pemerintah. Orang cemas selalu menyimpan kekhawatiran dan ketakutan berlebihan secara terus-menerus.

Gangguan kecemasan ini bisa bertambah parah dan memberi dampak buruk terhadap kehidupan seseorang, seperti terganggunya irama hidup keseharian, menurunnya kinerja, bahkan dapat memperburuk relasi sosialnya dengan orang lain.

Kecemasan juga menunjukkan bahwa sebenarnya sejak awal ada sesuatu yang tidak beres, sehingga berbagai alternatif, baik secara rasional, maupun irasional dicari demi menjamin penyebab ketidakberesan awal, agar tidak berdampak luas.

Orang cemas selalu mengambil keputusan-keputusan yang bersifat pragmatik. Epistemologi memberi dalil itu.

Sayangnya, kecemasan itu selalu ditunjukkan pemerintah dari tahun ke tahun. Seakan dengan memberi imbauan yang bersifat temporal, nasionalisme orang Papua berlangsung hilang. Tidak.

Nasionalisme Papua justru selalu hidup dan dirayakan dari tahun ke tahun. Tanggal 1 Desember telah menjadi perayaan rutinitas sehingga akan sangat sulit bagi pemerintah untuk membatasinya karena telah menjadi bagian dari ideologi.

Indonesia sebagai negara demokratis

Saat ini, Indonesia telah diakui dunia sebagai negara demokratis. Di dalam negara demokratis, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah. Tugas negara adalah menghargai perbedaan dan bukan sebaliknya, membatasi perbedaan.

Undang-undang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E (3), “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Begitu juga dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pasal 19, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

Orang Papua pasti akan merayakan perayaan 1 Desember. Entah melalui cara apa pun. Mungkin dalam bentuk doa dan penyampaian pendapat dalam bentuk orasi, diskusi, dan sebagainya. Dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Pemerintah mestinya menghargainya. Tak perlu disikapi secara berlebihan.

Seperti tahun lalu misalnya, Tempo melaporkan bahwa 537 warga Papua ditangkap di berbagai kota karena merayakan perayaan 1 Desember (Tempo, 3/12/2018).

Padahal undang-undang telah menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, termasuk orang Papua.

Selama ini terlihat ada semacam diskriminasi dalam penegakan hukum. Cara menangani penyampaian aspirasi orang Papua pun sangat diskriminatif. Setiap kali orang Papua melakukan orasi, diskusi dan doa pada 1 Desember selalu dilihat sebagai bentuk “pro-separatis”. Sikap tidak menghargai perbedaan ini justru merupakan langkah awal menuju otoriter.

Memungkinkan dialog di antara kedua “harga mati”

Perjuangan Papua merdeka merupakan perjuangan abadi selama orang Papua masih hidup di bumi ini. Slogan “Papua Merdeka Harga Mati” akan abadi. Sementara mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia juga adalah harga mati.

Kedua ideologi yang telah mengkristal ini telah menyebabkan hilangnya ribuan, bahkan ratusan ribu nyawa orang asli Papua, non-Papua, termasuk aparat keamanan.

Representasi perjuangan Papua merdeka kini semakin eksis melalui tiga organ resmi perjuangan bangsa Papua; ULMWP, TPNPB/OPM dan KNPB, termasuk beberapa organ pergerakan lainnya.

United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melakukan diplomasi di luar negeri. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB/OPM) melakukan penyerangan bersenjata, dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menjadi mediator aspirasi referendum bagi Papua melalui jalur damai.

Di saat bersamaan, negara juga tidak tinggal diam dengan melakukan manuver-manuver politik luar negeri demi integritas bangsa tetapi sekaligus membatasi pergerakan pro-kemerdekaan di Papua. Konsekuensinya adalah setiap tahun pasti kita menyaksikan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Situasi ini tentu meresahkan kita semua. Siapa yang tidak ingin hidup damai? Kapan konflik berkepanjangan ini akan usai? Berapa banyak nyawa lagi yang mesti dikorbankan demi mempertahankan ideologi masing-masing pihak? Apakah damai itu masih dimungkinkan tercipta di tanah Papua?

Secara pribadi, saya tidak melihat kemungkinan lain untuk menyelesaikan konflik Papua kecuali melalui dialog. Dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga. Masing-masing pihak, pemerintah Indonesia dan ULMWP/TPNPB/KNPB, juga tujuh aktor lainnya yang telah dirumuskan Pater Neles Tebay (alm) saling berdialog, mencari solusi atas konflik berkepanjangan ini dalam suasana persaudaraan dengan berlandaskan cinta kasih, saling menghargai satu sama lain sebagai manusia. (*)

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura, Papua

Editor: Timo Marten

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top