Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

1 ton gula jadi gratifikasi jelang lebaran

Ilustrasi, pixabay.com

Pelaporan tersebut bagian dari total 44 laporan gratifikasi yang diterima KPK

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – KPK menerima laporan gratifikasi berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah senilai Rp 10 juta serta uang sebesar 1.000 dolar Singapura. Kedua pelaporan tersebut bagian dari total 44 laporan gratifikasi yang diterima KPK dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN selama bulan Ramadhan hingga Rabu (29/5/2019).

“Total nilai gratifikasi yang sudah dilaporkan adalah sebesar Rp 39.183.000 dan 1.000 dolar Singapura,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, (31/5/2019).

Berita terkait : Pengusaha ini dicekal terkait gratifikasi Bupati Malang

Loading...
;

Pejabat daerah ini laporkan hadiah ke unit pengendalian gratifikasi

KPK sosialisasikan gratifikasi di Jayapura

Bentuk penerimaan gratifikasi lain yang dilaporkan ke KPK antara lain parsel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai bervariasi dari Rp 50 ribu hingga Rp 4 juta.

Pelaporan terbanyak berasal dari kementerian atau lembaga berjumlah 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan, dan BUMN 3 laporan. Dari laporan yang disampaikan tersebut terdapat 5 laporan penolakan atas penerimaan gratifikasi.

“Sisanya adalah gratifikasi yang diterima oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada KPK,”  kata Febri, menambahkan.

KPK akan menetapkan status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan imbauan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD.

Hingga Rabu pekan lalu KPK mendapatkan informasi lebih dari 200 pemerintah daerah dan kementerian/lembaga telah menindaklanjuti imbauan KPK dengan menerbitkan surat edaran untuk menolak gratifikasi terkait hari raya, terdiri atas 12 pemerintah provinsi, 34 pemerintah kota, 134 pemerintah kabupaten, 14 kementerian dan lembaga dan 18 BUMN. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top