10 kabupaten dan kota di Papua raih opini WTP

10 kabupaten dan kota di Papua raih opini WTP

Kepala BPK RI Perwakilan Papua Paula, Henry Simatupang menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada 10 kepala daerah yang mendapat opini WTP – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018, kepada 10 kabupaten/kota di Papua.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Papua dan disaksikan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa.

Kesepuluh kabupaten/kota yang berhasil meraih opini WTP yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Asmat, Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Yalimo.

Sementara empat kabupaten diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Paniai dan Supiori.

“Puji Tuhan, laporan pemeriksaan ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan juga kepala daerah. Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang, di Jayapura, Rabu (15/5/2019).

Ia tekankan, pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

Lanjutnya, opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masih adanya permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu, kas di bendara pengeluaran belum tertib, belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset dan persediaan belum tertib,” ujarnya.

Menanggapi itu, dirinya meminta pemerintah daerah yang belum mendapat opini WTP agar terus bekerja dan berusaha, agar LKPD tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

“Dengan penyerahan LKPD ini , sesuai UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima,” katanya.

Sementara itu, Bupati Keerom Muhammad Markum, menyampaikan apresiasi kepada kinerja Pemerintah Kabupaten Keerom yang sudah bekerja dan menyusun laporan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan sangat baik.

“Ini WTP pertama untuk Kabupaten Keerom, prestasi ini merupakan buah dari hasil kerja keras aparatur dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku,” kata Markum dengan nada senang.

Meskipun demikian, dirinya mengatakan pihaknya akan terus berusaha bersama seluruh OPD di Kabupaten Keerom guna mempertahankan penghargaan ini tahun depan.

“Kami komitmen dan akan terus melakukan perbaikan laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala BPK, seperti aset dan lainnya,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)