10 orang luka-luka, represi aparat Polresta Malang dikecam

10 orang luka-luka, represi aparat Polresta Malang dikecam

Aksi kampanye AMP Malang dan FRI WP di depan Balai Kota Malang. – Solidaritas.net

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Malang mengecam upaya pembungkaman yang terus menerus terjadi terhadap berbagai unjukrasa terkait isu-isu Papua di Malang. Mereka juga mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur menindak tegas oknum aparat Kepolisian Resor Kota Malang dan anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi AMP dan FRI-WP di Malang pada hari Minggu, 7 April 2019 lalu.

“Kami perlu jaminan bagi kebebasan berkumpul, berekpresi dan menyempaikan pendapat di muka umum,” demikian bunyi pernyataan sikap kedua kelompok tersebut yang diterima Jubi Sabtu, (13/4/2019).

Berdasarkan kronologi dari keterangan pers tersebut, pada 7 April lalu AMP dan FRI-WP menggelar demonstrasi damai di depan Balai Kota Malang. Dalam unjukrasa itu, AMP dan FRI-WP menutut penutupan PT. Freeport Indonesia, menyatakan sikap Golput pada Pemilihan Umum 2019, serta mengampanyekan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu akhirnya dibubarkan aparat Polresta Kota Malang. Sejumlah orang yang diduga anggota salah satu organisasi kemasyarakat ikut membubarkan aksi dengan memukul, menendang mendorong, bahkan melempar dan menyiramkan air kopi bercampur cabai ke massa aksi. Akan tetapi polisi membiarkan para pelaku kekerasan itu.

Menurut keterangan Melky, juru bicara AMP Malang, pembubaran dan pemukulan itu terjadi setelah ada provokasi dari salah satu anggota polisi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang berinisial AF. AF mempermasalahkan poster golput yang dibawa massa aksi. AF menuding isi poster itu dapat diproses secara hukum.

“Pembubaran dan pemukulan aksi demonstrasi damai juga dilakukan oleh oknum ormas berpakaian sipil yang sebagian menutupi wajah mereka menggunakan penutup wajah. Aparat Polresta Malang yang ada di lokasi aksi hanya membiarkan tindak kekerasan tersebut,” lanjut Melky.

Dari keterangan dan foto-foto mereka, 10 orang dari 28 peserta aksi mengalami luka-luka. C (21) mengalami pecah di bibir bawah, luka di samping dagu, leher, kepala dan pergelangan tangan, sementara N (22) mengalami cedera kepala karena dilempar megapon. Salah satu peserta aksi lainnya, Y (22) luka di hidung hingga berdarah, bibir dalam pecah, kening berdarah, sementara leher I (21) dicekik mengunakan bendera.

Peserta aksi lainnya, A (19) mengalami luka memar di kepala belakang, pergelangan tangan lecet, dan L (20) mengalami luka di kepala, hingga berdarah. Selain itu, ibu jari kaki S (22) diinjak hingga berdarah. Melky (22) sendiri ikut menjadi korban, gigi depan patah dan pipi bengkak karena dipukul. Dua peserta aksi lainnya terluka ringan.

Sejumlah peserta aksi dipaksa naik dan di dalam mobil Dalmas Polresta Malang, dan dua orang yang disebut terakhir dipukul oleh aparat polresta berpakaian dinas. Seluruh peserta aksi dibawa dan diturunkan di Terminal Landung Sari, Malang.

Represi untuk membungkam

AMP dan FRI-WP serta delapan organisasi masyarakat sipil mengecam pembubaran itu sebagai wujud pembungkaman ruang demokrasi. Mereka mencatat tindakan represif polisi itu sudah berulang kali terjadi terhadap kegiatan aksi damai AMP dan FRI-WP di Malang.

“Padahal, aksi demontrasi damai merupakan pelaksanaan hak menyampaikan pendapat, berkumpul dan berekspresi yang dimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik,” tegas Melky.

 

Polisi membubarkan massa aksi AMP dan FRI WP. – kontras.org

Pernyataan kecaman didukung oleh Pembebasan Malang, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Tertindas (SMART), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Malang, Serikat Sosialis Malang, Sosialis Muda, Kristen Hijau, IMM Teknik UMM Malang, serta LBH Neraca Justice. Mereka menyatakan aparat Polresta kota Malang dan ormas berpakaian sipil telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisiaan.

Mereka menuntut agar Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengevaluasi, mengusut tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat Polresta kota Malang. Mereka menuntut polisi  menghentikan segala upaya membungkam ruang demokrasi.

Secara terpisah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mengecam tindakan aparat Polres Malang dan anggota organisasi kemasyarakatan di Malang yang membubarkan demonstrasi dengan tindak kekerasan terhadap peserta aksi.

Polisi tolak keluarkan STTP

Berdasarkan Surat Balasan Polresta Malang Kota terkait Pemberitahuan Rencana Aksi Aliansi Mahasiswa Papua, Polresta telah menyatakan menolak surat pemberitahuan aksi tersebut dan tidak dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Surat yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Budi Winarto itu memberikan tiga alasan penolakan mereka.

Alasan itu antara lain alamat dan no kontak AMP tidak dapat dihubungi dan pengantar surat dan penanggung jawab aksi tidak memberikan identitas. Polisi juga beralasan tidak menerbitkan STTP karena aksi-aksi AMP Malang dinyatakan mendapat penolakan masyarakat Malang.

Alasannya, aksi itu dianggap aspirasi separatis dari NKRI, sehingga polisi tidak dapat menjamin keamanannya. Berdasatkan hal itu Polresta Malang meminta AMP mengurungkan aksinya. Melky membantah mereka tidak memberi alamat dan no kontak serta identitas yang dapat dihubungi.

Di Jakarta AMP dan FRI-WP menggelar keterangan pers pada Jumat (12/4/2019), sebagaimana dilansir tirto.id, Juru bicara Front Rakyat Indonesia-West Papua (FRI-WP) Surya Anta meminta agar pemerintah menghentikan represi terhadap masyarakat Papua.

“Aparat melihat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan Papua atau mendukung pembebasan Papua sebagai ancaman. Padahal aksi yang memang dilakukan dengan cara damai, seharusnya bisa dihormati,” kata Surya dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta Pusat.(*)

Editor: Zely Ariane

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)