HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

135 daerah pemilihan di Papua disengketakan di Mahkamah Konstitusi

135 daerah pemilihan di Papua disengketakan di Mahkamah Konstitusi

Foto ilustrasi, proses distribusi logistik Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Yalimo, Papua. – Jubi/KPU

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Selasa – Sejumlah 135 daerah pemilihan yang berada di Provinsi Papua sedang disengketakan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau PKPU Legislatif 2019. Papua menjadi provinsi jumlah daerah pemilihan Pemilu Legislatif yang paling banyak disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

“Papua merupakan provinsi dengan jumlah dapil terbanyak yang dipermasalahkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, yaitu 135 dapil,” ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Secara nasional, jumlah permohonan PHPU Legislatif 2019 yang diterima MK mencapai 260 perkara. PHPU Pileg dalam 260 perkara itu menyoal hasil pemungutan dan penghitungan suara di 563 daerah pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi yang tidak memiliki daerah pemilihan Pemilu Pileg yang disengketakan di MK.

Selain menjadi provinsi dengan daerah pemilihan terbanyak yang disengketakan, hasil Pemilu Legislatif 2019 di Papua juga memanen paling banyak gugatan dari partai politik. Fajar menyatakan, jumlah partai politik yang mengajukan PKPU Legislatif atas hasil pemilihan di Papua mencapai 17 partai.

Selain memanen gugatan dari 17 partai itu, hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga disengketakan masyarakat adat di Papua. MK menyatakan Permohonan PKPU oleh masyarakat adat itu diajukan oleh Ketua Adat Lagapo Provinsi Papua.

Secara nasional, jumlah permohonan PHPU Legislatif 2019 yang diterima MK mencapai 260 perkara. PHPU Pileg dalam 260 perkara itu menyoal hasil pemungutan dan penghitungan suara di 563 daerah pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi yang tidak memiliki daerah pemilihan Pemilu Pileg yang disengketakan di MK. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)