Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

14 OPD belum laporkan data asetnya kepada Pemprov Papua

Pendataan kendaraan dinas. – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, baru 37 OPD yang telah menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melaporkan data asetnya. Artinya, masih ada 14 OPD Pemerintah Provinsi Papua yang sampai saat ini belum menyerahkan data asetnya kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Asisten Bidang Umum Pemerintah Provinsi Papua, Elysa Auri mengingatkan rekomendasi KPK agar setiap OPD melaporkan data asetnya kepada Pemerintah Provinsi Papua harus ditindaklanjuti secepatnya. Pelaporan data aset itu dibutuhkan agar Pemerintah Provinsi Papua dapat segera menertibkan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua yang selama ini kerap menjadi masalah dan temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami minta komitmen seluruh kepala OPD dan [para pejabat] eselon III serta IV yang belum laporkan data aset, segera laporkan data aset tiap OPD [dan aset yang dikuasainya], secepatnya,” kata Elysa Auri di Jayapura, Senin (5/8/2019) tanpa menyebut OPD mana saja yang belum melaporkan data asetnya.

Auri menyatakan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan segara dipanggil mengikuti rapat bersama, untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan dan keberadaan aset setiap OPD. “Pendataan [aset] Pemprov Papua [akan] dilaporkan kepada KPK. Jadi, kami akan lakukan penertiban sebaik mungkin,” ujarnya.

Loading...
;

Meskipun Pemprov Papua telah membentuk Satuan Tugas Aset yang akan menelusuri keberadaan setiap asetnya, Auri tetap berharap 14 OPD Pemprov Papua itu segera melaporkan data aset masing-masing. “Kami sangat harapkan peran semua OPD dalam mendukung Pemprov Papua menyelesaikan masalah aset yang kerap menjadi temuan BPK itu,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen selaku Ketua Satuan Tugas Aset juga mengimbau semua pimpinan OPD Pemprov Papua untuk secepatnya menyerahkan data aset masing-masing. “Keberadaan aset yang ada di setiap instansi, itu yang lebih tahu adalah pimpinan OPD,” kata Dosinaen.

Ia menjelaskan, pendataan dan pembenahan aset sangat perlu dilakukan, karena Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memiliki data terkait sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai lebih dari satu kendaraan dinas. “Selain itu, ada ASN yang sudah pensiun tapi masih memegang aset. Pendataan dan pembenahan secara menyeluruh harus dilakukan, agar [pengelolaan aset Pemprov Papua] tidak menjadi temuan BPK lagi,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top