Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

14 Rumah Sakit di Papua turun kelas

Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai saat melakukan pertemuan dengan sejumlah Kepala RS yang mengalami perununan kelas – Jubi/Humas Dinkes Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sedikitnya 14 Rumah Sakit (RS) mengalami turun kelas atau tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit untuk rumah sakit umum dan Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit untuk rumah sakit khusus yang meliputi  kriteria Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

14 rumah sakit itu terdiri dari empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah yang turun dari kelas C ke D yakni RSUD Nabire, RSUD Wamena, RSUD Biak dan RSUD Serui, RSUD Mulia, 2 rumah sakit pemerintah yang turun dari kelas D ke D Pratama yakni  RSUD Dekai dan RSUD Mulia, dan 1 rumah sakit pemerintah yang turun dari kelas B ke C yakni RS Jiwa Abepura.

Terdapat juga lima rumah sakit umum milik TNI/Polri yang juga mengalami penurunan kelas yakni RS Bhayangkara Jayapura, RS Marthen Indey Jayapura, RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi Jayapura, RS Angakatan Laut  dr. R. Gandhi AT Biak yang sama-sama turun kelas dari C ke D serta Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke yang turun kelas dari D ke D Pratama.

Sementara itu, ada dua rumah sakit swasta Katolik yakni RS Provita Jayapura yang turun dari kelas C ke D dan RS Bunda Pengharapan Merauke yang turun kelas dari D ke D Pratama.

Loading...
;

Turun kelas sejumlah RS membuat Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai angkat suara. Kadinkes Giyai berharap para kepala dinas kesehatan di kabupaten/kota agar membantu manajemen RS yang mengalami kasus turun kelas melakukan validasi data Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK), ketersediaan data Sumber Daya Manusia (SDM) maupun SIMRS agar kelas rumah sakit itu dapat dikembalikan semula.

“Saya sudah dengarkan semua pengakuan dari para direktur rumah sakit, rata-rata masalah yang mereka hadapi adalah koordinasi dengan dinas kesehatan terkait validasi data sarana prasarana dan SDM,” kata Giyai dalam rilis yang diterima Jubi, Selasa (6/8/2019).

Lanjut Giyai, upaya mengembalikan kelas RS yang sudah turun kelasnya mutlak dilakukan karena akan berpengaruh pada citra, kapasitas, mutu pelayanan dan anggaran. Untuk itu, ia meminta jajaran Direksi RS untuk bekerja sungguh-sungguh di masa sanggah yang hanya menyisakan sepekan ini.

Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) pun meminta kepada semua pimpinan RS yang turun kelasnya harus membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan setiap kabupaten/kota.

“Sebab sesuai aturan perundang-undangan, yang bertanggung jawab terhadap masalah dan pelayanan kesehatan adalah dinas kesehatan,” ujarnya.

 

Penyebab turun kelas

Direktur RSUD Nabire dr. Andreas Pekey, Sp.PD mengatakan alasan RS yang dipimpinnya turun kelas dari C ke D karena terlambat validasi data.

“Kami kurang update, kurang input data. Padahal, secara SDM, ASPAK kami sangat oke. Kami jamin setelah memperbaiki ini, kelasnya bisa kembali semula,” katanya.

Direktur RSUD Wamena dr. Felly Sahureka mengatakan, salah satu penyebab sanksi turunnya kelas yang dialami rumah sakitnya adalah sikap lamban bahkan terkesan malas tahu dari pihak Dinas Kesehatan Jayawaijya dalam melakukan validasi data.

“Data kami sudah update tapi tidak divalidasi oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kami mohon Dinas Kesehatan Provinsi dorong agar Kepala Dinas Kabupaten Jayawijaya bisa kooperatif,” ujarnya.

Direktur RSUD Dekai dr. Rachel Madao mengatakan, problem yang dialaminya adalah jaringan.

“Kita terlambat update data RS secara online. Di Dekai jaringan memang kurang bagus sehingga saat update data petugas rumah sakit kesulitan,” katanya.

Menurut Rachel, sesunggunya pihaknya justru menyiapkan agar RSUD Dekai naik kelas dari kelas D ke kelas C. Sebab baik dari Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK), Sumber Daya Manusia (SDM) maupun SIMRS, RSUD Dekai sudah siap.

Kasus berbeda dialami RS Marthen Indey. Di rumah sakit milik TNI AD, biaya menjadi kendala utama.

“Kami ada kendala di TNI, tidak ada dana khusus sementara SIMRS ini mahal. Tahun lalu kami alokasikan hanya Rp 400 juta dan tidak bisa tuntaskan,” ujar Kepala Rumah Sakit Marthen Indey.

Sementara RS Provita memiliki kasus lain. Manajer Mutu dan Akreditasi Renny Tatali, SKM.MARS mengakui, rumah sakitnya mengalami turun kelas karena pihaknya terlambat meng-update data.

“Kami terlambat update data. Nah masalahnya, deadline yang diberikan ini bersamaan dengan deadline akreditasi paripurna RS. Jadinya akreditasi kita gol tapi malah kelasnya yang turun karena terlambat update data ASPAK dan SDM kami sudah update lengkap dan dokumen review kelas sudah kami serahkan langsung dari Kemenkes. Jadi sudah tidak ada masalah, tinggal tunggu pengumuman September,” kata Renny.

Sekadar diketahui, Kementerian Kesehatan RI per Juli 2019 lalu merilis sebanyak 615 rumah sakit dari total 2.170 rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami turun kelas.

Kementerian Kesehatan telah memberikan waktu kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk meng-update data rumah sakitnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/373/2019 tentang pedoman review kelas rumah sakit. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top