Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

1,5 juta penerima bantuan sosial di Papua belum sesuai NIK

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Berdasarkan hasil data antara Kementerian Sosial dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Januari 2019 sekitar 29,42 juta data penerima bantuan sosial se-Indonesia belum padat atau tidak ditemukan dengan NIK (nomor induk kependudukan).

Sedangkan untuk Papua, dari 1.696,698 orang yang terdeteksi menerima bantuan, sebanyak 1,5 juta datanya tidak sepadan dengan data NIK.

“Terkait dengan pemuktahiran data tersebut di 2019, hanya Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Keerom yang sudah melakukan finalisasi data terpadu,” kata Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution, saat Rapat Kordinasi Penertiban Aset dan Pembenahan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Jayapura, Senin (11/11/2019).

Menanggapi itu, ujar ia, tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Provinsi Papua dan Papua Barat untuk fokus mengkoordinasikan data kependudukan, terutama basis data terpadu sebagai alat pengawasan dan konsosial bagi masyarakat Papua.

Loading...
;

Sementara terkait dengan data kependudukan, ketepatan penyaluran bantuan selain akan dicapai dengan reformasi mekanisme atau tata kelola penyaluran bantuan, juga perlu didukung dengan data-data akurat dan berkualitas.

“Perlu diingat, data terpadu ini adalah data induk yang perlu diperharui secara berkala, mengingat kondisi sosial ekonomi seseorang bisa saja berubah. Kondisi data yang tidak akurat dan tidak diperbaharui akan memperbesar potensi kesalahan penyaluran, bahkan penyimpangan yang dapat menimbulka akibat hukum yang semakin terbuka,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap dan merekomendasikan agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua bisa secara serius menciptakan suatu sistem informasi dan data base orang asli Papua (OAP) sehingga dapat diukur tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun.

“Harapan kami ke depan, data akurat dan berkualitas yakni by name and by address yang nantinya akan dibuktikan dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Direktorat Dukcapil,” kata pria yang akrab disapa Choki ini.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial. Mengingat hal itu sangat penting diperbaharui dan tingkatkan keakuratannya, khususnya cakupan data di seluruh wilayah Papua.

“Dengan data valid dan akurat maka ketepatan sasaran dan cakupan penyaluran beragam bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan sebagai wujud dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan kepada masyarakat,” kata Tinal. (*)

Editor: Dewi Wulandari 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top