Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

2 kepala kampung terjerat kasus dana desa

Ilustrasi tahanan – Pixabay.com.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Dua mantan kepala kampung terjerat kasus hukum di Nabire. Keduanya diduga menyalahgunakan pengelolaan dana desa sewaktu masih menjabat.

Mereka ialah Kepala Kampung Waroki periode 2017-2018 di Distrik Nabire Barat, dan Kepala Kampung Nifasi periode 2015-2016 di Distrik Makimi. Persidangan terhadap kedua mantan kepala kampung itu dijadwalkan berlangsung pada pekan ini di Jayapura.

“Mereka saat ini ditahan di Jayapura. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, mereka akan disidang pada pekan ini,” kata Pelaksana tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Nabire Norbertus Mote, Rabu (21/1/2020).

Mote berharap kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi para kepala kampung di Nabire. Mereka diminta segera berkoordinasi dengan BPMK Nabire saat menemui kendala dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa.

“Misalnya, keterlambatan (penyelesaian) pekerjaan (proyek) akibat kendala transportasi. Pengelolaan dana desa selama ini memang banyak bermasalah walaupun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Mote.

Dia juga berharap pengelolaan dana desa pada tahun ini jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Karena itu, pengawasan dari semua pihak, termasuk media massa sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi pengelola dana desa sampai berurusan dengan kasus hukum.

Loading...
;

“Para kepala kampung harus memerhatikan dan mengikuti petunjuk teknis serta peraturan pemerintah (dalam pengelolaan dana desa). Setiap program juga harus disetujui oleh musyawarah kampung,” kata Mote.

Dia menambahkan BPMK Nabire memiliki pengawas internal yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Prosedur penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa dilakukan dengan memanggil dan memberi peringatan terhadap pihak pengelola. Jika tetap tidak berubah, mereka akan dilaporkan kepada pihak penegak hukum.

Nabire menjadi satu di antara lima kabupaten yang pengelolaan dana desanya berkasus hukum di Papua. Adapun kabupaten lainnya ialah Asmat, Keerom, Merauke, dan Jayapura.

Berdasarkan laporan Polda Papua, total nilai korupsi dana desa tersebut mencapai sekitar Rp4,3 miliar. Sebanyak Rp337 juta, di antaranya terjadi di Nabire. Adapun nilai korupsi terbesar dimiliki Merauke, dengan total dana sekitar Rp1,8 miliar.

 

Editor: Aries Munandar

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top