2020, Pemkab Mamra prioritaskan tiga pembangunan infrastruktur

2020, Pemkab Mamra prioritaskan tiga pembangunan infrastruktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamberamo Raya, Yosep Watory – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Pemkab Mamra), di 2020 memprioritaskan tiga pembangunan infrastruktur, yakni dermaga Burmeso, Bandar Udara Welibrasi dan Jalan trans Papua ke arah pesisir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamberamo Raya, Yosep Watory mengatakan pembangunan tiga infrastruktur tersebut bertujuan untuk menunjang perekonomian, khususnya menurunkan kemahalan harga di wilayah pegunungan.

“Saat ini transportasi sungai masih menjadi andalan masyarakat, kami memiliki kapal subsidi cepat yang bisa melayani penumpang di sekitaran Memberamo, meski memiliki kapal tersebut akan tetapi kami belum memiliki dermaga,” kata Watory, di Jayapura, Jumat (26/4/2019).

Menurut ia, infrastruktur khususnya dermaga menjadi prioritas karena menurut Presiden Jokowi dengan kebijakannya, Memberamo Raya mendapatkan tol laut yang mana barang dari Surabaya langsung bisa masuk.

“Setelah dermaga, kami akan membangun jembatan yang nantinya melintasi jalur pesisir, mulai dari Sarmi, Memberamo, Waropen, dan Nabire,” ujarnya.

Diakuinya pembangunan, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga pihaknya tidak mampu jika mengunakan dana APBD saja. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Papua.

“Untuk Musrembang kali ini infrastruktur menjadi prioritas, tiga kegiatan itu yang pekerjaan paling besar, jika di biayai APBD kabupaten maka kami tidak mampu sehingga kita arahkan ke ABPD provinsi dan APBN,” katanya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini fokus pada penyelesaian pasca bencana banjir bandang, yang mana dalam masa persiapan transisi menangani pengungsi yang ada di beberapa posko, dan mempersiapkan hunian sementara bagi pengungsi yang betul-betul kehilangan tempat tinggal.

“Untuk lokasi hunian sementara, kami masih berkonsultasi dengan beberapa kepala suku , salah satunya kami coba di Doyo dan Kemiri,” kata Horota.

Untuk kawasan hunian ini, ujar ia, pemerintah Kabupaten Jayapura masih menunggu rekomendasi dari pihak geologi terkait zona keamanan.

“Untuk di kawasan Cycloop sudah ada kesepatakan secara nasional, tidak boleh ada lagi penghuni yang boleh menempati kawasan cagar alam,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)