HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

74 tahun Indonesia Merdeka, rasisme masih subur dalam diri aparat dan warganya

Sejumlah aktivis dan mahasiswa di Papua membuat aksi dukungan bagi para mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/8/2019), – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Penyakit rasisme dalam tubuh aparatus negara dan warga negara Indonesia masih hidup subur. Buktinya adalah fakta pengeroyokan dan penganiayaan massa aksi Mahasiswa Papua di Malang pada 15 Agustus 2019 dan perusakan asrama mahasiswa serta aksi rasisme yang dilakukan oknum anggota TNI, Polri, Pol PP dan Ormas di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 yang berujung dengan penangkapan mahasiswa Papua penghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyebut fakta tersebut secara langsung membuktikan bahwa para Aparatus Negara tersebut telah melakukan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .

Menurutnya, secara otomatis aparatus negara tersebut telah melakukan beberapa tindak pidana secara berturut-turut. Baik secara bersama-sama maupun sendiri seperti tindak pidana perusakan (406 KUHP), Pengeroyokan (170 KUHP),

Penganiayaan (351 KUHP) dan secara langsung telah melakukan tindakan pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dijamin dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Pemerintah yang besih dari KKN.

Menurutnya sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. “ Maka Indonesia secara kenegaraan memiliki kewajiban untuk melindungi HAM Warga Negara termasuk mahasiswa Papua,” kata Emanuel Gobay melalui rilisnya Minggu (18/8/2019).

Loading...
;

Dia katakan, fakta diatas membuktikan bahwa negara melalui aparatus negaranya (TNI, Polri dan Pol PP) telah hadir sebagai pelaku pelanggaran HAM terhadap Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Ironisnya tindakan tersebut dilakukan menjelang dan saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan R$epublik Indonesia pada 17 Agustus 2019. Fakta tersebut, secara langsung menunjukkan bahwa secara praktis negara Indonesia berstatus negara kekuasaan terhadap Orang Asli Papua dimanapun berada.

Dia menyrukan agar para pelaku tindakan pidana dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya ditangkap dan diadili.

Terkait perusakan bendera merah putih sebagai lambang negara, sebagaimana yang dituduhkan kepada mahasiswa papua di Surabaya, menurutnya perlu ditempuh langkah prosedural.

Dia bilang, hukum berkaitan lambang negara secara jelas telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika terjadi perusakan terhadap lambang negara maka prosedurnya adalah melaporkan kepada pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Namun faktanya, oknum TNI, Polisi, Pol PP dan ormas tanpa memastikan siapa pelakunya langsung mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

“Tindakan main hakim sendiri Maka secara langsung menunjukan fakta bahwa watak manusia adalah serigala bagi manusia lainnya,” ujarnya.

Dia bilang, watak kebinatangan tersebut sudah harus dimatikan dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri yang berdasarkan pada paham rasisme yang hidup dalam diri para pelaku dimaksud, agar dapat memberikan efek jerah bagi pelaku dan warga sekitarnya.

Segera bentuk Tim Anti Rasisme

Mengingat peristiwa serupa sudah sering dilakukan selama beberapa tahun terakhir di pulau Jawa maka sudah sewajibnya Gubernur Propinsi Papua dan Papua Barat beserta Bupati dan Walikota dalam dua propinsi tersebut serta Ketua DPRP dan DPRD Papua Barat beserta ketua DPRD kabupaten dan kota dalam kedua propinsi bersama-sama dengan MRP dan DAP segera membentuk “Tim Khusus Anti Rasisme Terhadap Orang Asli Papua di Seluruh Wilayah Indonesia”

Menurutnya, Tim ini dapat melakukan beberapa tindakan, seperti :

1. Mendata dan mengidentifikasi kasus pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 yang dialami oleh OAP dimanapun berada khususnya Malang dan Surabaya;

2. Mendata identitas pelaku dan bentuk pelanggaran Hukum yang dilakukan selanjutnya mendorong penegakan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi mengunakan mekanisme legal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Melaporkan dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan Pemda Propinsi Jatim atas : “tindakan pembiaran dari tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan oknum TNI, Polri, Pol Pp dan Ormas di jawa timur terhadap mahasisaa papua ke Komnas HAM Republik Indonesia dan mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi atas kasus dugaan pelanggaran HAM;

4. Mendesak Pemerintah Propinsi Jatim untuk membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang jaminan perlindungan OAP dari ancaman tindakan rasisme dan tindakan kekerasan di dalam wilayah admisterasi Propinsi Jawa Timur sebagai wujud nyata implementasi UU Nomor 40 tahun 2008 di provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, pada prinsipnya usulan di atas bersifat desakan secara konstitusional sebab perlindungan, penghargaan, penghormatan dan penegakan HAM merupakan tanggungjawab negara terutama pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 28i ayat (4), UUD 1945.

Selain itu, usulan tersebut juga merupakan bagian langsung dari pemenuhan status negara indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3, UUD 1945) sehingga semua tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku wajib ditegakkan demi melindungi hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas keadilan bagi korban melalui mekanisme legal yang dijamin dalam negara hukum indonesia.

Serta merupakan bagian langsung dari usaha memanusiakan atas diri para pelaku yang telah melakukan tindakan serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus) mengunakan pendekatan tindakan rasisme dengan metode kekerasan di malang dan surabaya.

Langkah Hukum 

Selanjutnya LBH Papua menegaskan kepada beberapa pihak terkait untuk melakukan beberapa tindakan hukum, sebagai berikut :

1. Kepada Panglima TNI segera memerintahkan Polisi Militer (POM) Kota Surabaya untuk menangkap dan memproses oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana pengrusakan (406 KUHP) dan tindakan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 serta pemberian sanksi pemecatan dengan tidak hormat kepada oknum anggota TNI pelaku pelanggaran hukum;

2. Kepada Kapolri segera memerintahkan Direskrimum Polda Jatim untuk menangkap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana pengrusakan (Pasal 406 KUHP) dan tindakan pelanggaran UU No 40 tahun 2008 serta pemberian sangksi pemecatan dengan tidak hormat kepada oknum polisi pelaku pelanggar hukum;

3. Kepada Walikota Surabaya segerah memerintahkan Ditreskrimum Polda Jatim untuk menangkap oknum Pol PP yang melakukan tindak pidana pengrusakan (406 KUHP) dan tindakan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 serta memberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap oknum Sat Pol PP Pelaku tindakan pelanggaran hukum;

4. Kepada Kesbangpol Kota Surabaya segera memerintahkan Ditreskrimmum Polda Jatim untuk menangkap pengurus Ormas yang oknum anggotanya telah melakukan tindak pidana pengrusakan (406 KUHP) dan tindakan pelanggan UU Nomor 40 Tahun 2008 serta ditambah dengan pemberian sanksi pembekuan terhadap ormas pelaku pelanggaran hukum.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top