Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

74 tahun merdeka, seharusnya Indonesia dewasa dalam berdemokrasi

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Yan C Warinussy – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Yan C Warinussy menyebut peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya membuat Indonesia menjadi negara yang semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kedewasaan Indonesia dalam berdemokrasi itu harus ditunjukkan dengan sikap bijaksana Indonesia menangani konflik sosial politik di Papua.

“Konflik sosial politik di Papua selama 50 tahun terakhir, tidak bisa terus dibiarkan berlangsung. [Konflik itu tidak bisa dibiarkan] membias tanpa arah serta terus menimbulkan korban, baik di pihak rakyat sipil Papua, [personil] TNI/Polri, maupun anggota kelompok perlawanan bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB,” ungkap Warinussy kepada Jubi di Nabire. Kamis (15/08/2019).

Warinussy mencontohkan krisis kemanusiaan di Kabupaten Nduga, Papua, yang terjadi setelah puluhan ribu warga sipil Nduga mengungsi demi menghindari konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI/Polri dan kelompok bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya. Warinussy menyatakan konflik di Nduga seharusnya diselesaikan dengan cara damai, pendekatan resolusi konflik, dan bukan direspon dengan pendekatan keamanan.

Warinussy mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menimbang usulan resolusi konflik Papua yang telah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam dokumen Papua Road Map. Dokumen yang disusun Dr Muridan S Widjojo (alm) dan para peneliti LIPI menawarkan penyelesaian konflik Papua secara mendasar dan komprehensif, dengan mengelompokkan empat isu utama konflik sosial politik di Papua.

Loading...
;

Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua, sebagai dampak dari pembangunan ekonomi, politik dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970. Kedua, kegagalan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, kontroversi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban Negara atas berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“Tim LIPI merekomendasikan jika keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk menyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh. {Penyelesaikan konflik secara menyeluruh itu memang harus dilakukan] dalam jangka [waktu yang] panjang,” jelas Warinussy.

Warinussy juga berharap pemerintah dapat menggunakan Indikator Papua Tanah Damai (IPTD) yang disusun Jaringan Damai Papua (JDP) untuk merumuskan kebijakan strategis menyelesaikan konflik sosial politik di Papua. IPTD itu sudah mencakup perspektif politik, hukum, keamanan, HAM, penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan. Dari setiap perspektif itu telah dirumuskan indikator, masalah, serta solusi yang bisa dijalakan berbagai pemangku kepentingan.

Warinussy menyebut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebenarnya telah mengakomodir berbagai solusi yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan konflik sosial politik di Papua. Akan tetapi, berbagai amanat penting UU Otonomi Khusus Papua tidak dijalankan Pemerintah Indonesia.

“Contoh, rekrutmen tenaga kerja proyek LNG Tangguh di Bintuni. Banyak orang asli Papua tidak diberi kesempatan bekerja di sana. Ini soal kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Papua Barat. Lapangan kerja di sektor jasa penyediaan kebutuhan pangan bagi Freeport Indoensia di Mimika maupun LNG Tangguh di Teluk Bintuni masih dimonopoli Pangan Sari, perusahaan yang tidak berada dalam kendali orang asli Papua,” kata Warinussy.

Ia menyoroti gelombang migrasi dari luar Papua yang semakin mendominasi warga di Papua. Warinussy juga mengkritik semakin rendahnya keterwakilan politik orang asli Papua (OAP) dalam lembaga legislatif di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

“Bagaimana dengan beberapa kabupaten/kota yang kursi anggota legislatifnya justru didominasi orang non-OAP? Situasi itu jelas akan berpengaruh besar dalam perumusan pendekatan dan penanganan konflik di Tanah Papua,” tandasnya.

Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua, John NR Gobai menyatakan konflik sosial politik di Papua hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang menghormati hak dasar masyarakat adat Papua maupun hak asasi OAP. “Saya pikir [penyelesaikan konflik di Papua] tidak perlu dengan kekerasan dan operasi militer,” tandasnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top