Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ada bias rasisme dalam penegakan hukum di Indonesia

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay menilai penegakan hukum di Indonesia terpengaruh bias rasisme yang memunculkan diskriminasi hukum. Bias rasisme membuat aparat penegakan hukum cenderung lamban menindak para pelaku persekusi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, namun cepat menindak orang asli Papua yang dituduh memprovokasi unjukrasa anti rasisme atau amuk massa di sejumlah wilayah di Papua.

Hal itu disampaikan Gobay dalam seminar “Sepak Terjang Isu Rasis di Tanah Papua” yang diselenggarakan Kelompok Kajian Realitas Sosial, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, di Jayapura, Kamis (11/9/2019). Gobay menyatakan bias rasisme yang memunculkan tindakan diskriminasi terhadap orang Papua kerap terjadi di ruang publik. “Perlakuan itu lebih banyak terjadi di Pulau Jawa,” ungkap advokat yang pernah menjalankan profesinya di Pulau Jawa itu.

Gobay menyatakan dirinya memiliki sejumlah catatan kasus rasisme, yang antara terjadi di lingkungan kampus, bahkan terjadi dalam proses penegakan hukum. Gobay mengingatkan bias rasisme dalam proses penegakan hukum berpotensi memunculkan diskriminasi hukum.

Ia menyatakan bias rasisme dalam proses penegakan hukum tampak jelas dalam penanganan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Pada awalnya, polisi selaku aparat penegakan hukum lambat menindak para pelaku persekusi dan rasisme itu.

Loading...
;

Setelah terjadi tekanan publik yang besar, termasuk berbagai unjukrasa anti rasisme dan amuk massa di berbagai kota di Papua, barulah polisi menjalankan proses hukum terhadap pelaku persekusi dan rasisme itu. Sebaliknya, polisi cenderung cepat menjalankan proses hukum terhadap orang Papua yang dituduh bertanggungjawab terhadap gelombang unjukrasa anti rasisme atau amuk massa di Tanah Papua.

“Kalau pelakunya orang Papua, diproses dengan cepat. [Akan] tetapi, kalau [pelakunya] bukan [orang Papua], perlu waktu [bagi polisi untuk menjalankan proses hukum],” ungkap Gobay mencontohkan sejumlah penangkapan sejumlah pengunjukrasa anti rasisme yang dituduh menjadi dalang amuk massa di seluruh Tanah Papua.

Senada dengan itu, staf ahli Majelis Rakyat Papua (MRP), Wensilaus Fatubun yang menjadi pembicara dalam seminar itu juga menyatakan bias rasisme di Indonesia tidak sekadar mewujud dalam ujaran atau tindakan. “Rasisme [di Indonesia] bukan sekedar kata-kata dan tindakan, melainkan lebih dari itu, [rasisme itu seperti] ideologi,” ungkap Fatubun.

Fatubun menyatakan rasisme sejak lama menimpa bangsa pribumi di seluruh dunia. Bias rasisme dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan oleh penguasa, berikut dampaknya bagi orang pribumi/masyarakat adat di berbagai negara.”Karena orang pikir semua yang datang dari penguasa [pasti] baik untuk masyarakat bawah. [Cara pandang seperti itu akhirnya] melahirkan protes. Protes orang pribumi itu memperlihatkan adanya rasisme [dalam kebijakan penguasa],”ungkapnya.

Ketua STFT Fajar Timur, Albertus Herianto mengatakan bias rasisme tidak lahir begitu saja. Bias rasisme muncul antara lain karena kehendak berkuasa dari sekelompok orang yang merasa lebih super dari manusia yang lain. “Karena  dia merasa diri lebih, dia berfikir harus berkuasa atas yang lain. [Lalu dia] ingin melipatgandakan kekuasaan,” ungkapnya kepada jurnalis seusai seminar itu.

Kehendak menguasai kelompok manusia yang lain itu dapat membuat kelompok manusia yang lain merasa tersakiti atau kalah. Perasaan tersakiti atau dikalahkan itu membuat mereka yang dikuasai tidak suka bergaul dengan pihak yang dnilai menguasai atau menyakiti. “[Yang harus disadari, ketika [kelompok masyarakat yang merasa disakiti atau dikalahkan itu] berusaha membalas atas pembedaan [yang dialaminya],  dia juga melakukan rasisme,” ungkapnya.

Dalam jangka waktu yang lama, tindakan saling membalas di antara kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai itu akan menyuburkan bias rasisme, yang akhirnya mewujud menjadi cara padang yang salah. Bias rasisme akan semakin berkembang, dan terus menerus merendahkan martabat manusia.

Albertus Herianto menegaskan rasisme hanya dapat dikikis dengan pembudayaan kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang sama. Tidak ada yang kurang atau lebih dari manusia lain. Perubahan mental itu sangat penting, karena sikap menghargai manusia yang lain itulah yang akan menumbuhkan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran manusia itu harus dimulai dari pribadi dan keluarga.

“Perlu evaluasi [terhadap] cara padang kita terhadap orang lain, karena manusia itu sama. Ketika menghargai orang lain, kemanusiaan kita makin tinggi. Negara juga harus melakukan intervensi [untuk menghilangkan bias rasisme], melalui kurikulum anti rasisme di sekolah-sekolah,”ungkapnya.

Ketua Mahasiswa STFT Fajar Timur, Aris Yeimo mengatakan rasisme yang menimpa orang Papua tidak lepas dari ideologi kesatuan Indonesia. Alih-alih menempatkan orang Papua sebagai subyek, ideologi kesatuan Indonesia cenderung menempatkan Papua dan orang Papua sebagai obyek untuk dikuasai Indonesia.

Yeimo menyatakan rasisme harus menjadi musuh bersama seluruh umat manusia. “Kami mengimani manusia itu citra Allah, sehingga [kami] menolak tindakan rasial verbal maupun non verbal, atau [rasisme] dalam bentuk apapun,”ungkapnya.

Yeimo menilai kebijakan penyelesaian masalah Papua yang telah dijalankan pemerintah Indonesia selalu bias rasisme. Pengalaman itu membuat Yeimo mendesak pelibatan pihak independen dalam menghilangkan bias rasisme dan diskriminasi rasial di Papua. Proses itu menurutnya dapat dimulai dengan investigasi independen terhadap seluruh praktik rasisme di Papua.

“[Kami] mendorong keterlibat [masyarakat] internasional [dalam] menyelesaikan rasisme itu. Kita meminta [keterlibatan masyarakat] internasional, supaya kita semua tenang dan puas, supaya tidak menimbulkan kecurigaan,”ungkapnya.

Yeimo juga mendorong dialog konstruktif di antara para pemangku kepentingan masalah Papua, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat dan pandangan. “Pemerintah [harus membangun] dialog konstruktif dengan lembaga representatif orang Papua, [termasuk] United Liberation Movement For West Papua atau ULMWP,” ungkap Yeimo.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top