Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ada dugaan pelanggaran prosedur Polsek Biak Timur

Kuasa hukum tersangka pencurian di Kabupaten Biak Numfor saat mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Polsek Biak Timur ke Pengadilan Negeri setempat – Jubi/Dok. LBH Kyadawun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi tersangka kasus pencurian Frits Felix Warnares (21) melaporkan Polsek Biak Timur telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Biak.

Imanuel Rumayom dari LBH Kyadawun mengatakan, praperadilan terhadap Polsek Biak Timur didaftarkan pada 14 November 2019 karena dinilai tidak prosedural dalam penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap tersangka.

“Ini kasus pencurian. Ketika itu tersangka dilaporkan ke polisi karena mengambil alat musik salah satu gereja dan menggadainya kepada seseorang. Kemudian uang jaminan itu dibayar dan alat musik yang diambil tersangka dikembalikan,” kata Imanuel Rumayom kepada Jubi via teleponnya, Senin (18/11/2019)

Menurutnya, yang dipersoalkan pihak tersangka dan keluarganya adalah penangkapan yang tak sesuai SOP.
Polisi menangkap dan menahan tersangka tanpa menunjukkan surat penangkapan.
Padahal Felix Warnares tidak tertangkap tangan melakukan pencurian.

Loading...
;

“Mestinya ada surat penggilan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu. Tapi polisi langsung menangkap tersangka,” ujarnya.

Selain itu, polisi baru mengirimkan tembusan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kepada keluarga tersangka, delapan hari setelah tersangka ditangkap dan ditahan.

“Padahal sesuai aturan mestinya tembusan SPDP itu dikirim paling lambat tujuh hari setelahnya. Kejadian pada 28 Oktober 2019. Yang kami sayangkan proses hukum terhadap tersangka yang kami nilai tidak prosedural,” ucapnya.

Kuasa hukum dan pihak keluarga tersangka berharap, kepolisian dapat hadir dalam sidang praperadilan perdana dan menyampaikan argumentasinya di Pengadilan.

Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge berharap aparat penegak hukum di Papua benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terkesan ada upaya memaksakan seseorang menjadi tersangka.

“Saya pikir jika proses hukum dilaksanakan sesuai aturan, tak akan ada protes dari berbagai pihak. Akan tetapi jika ada dugaan-dugaan penyimpangan, pasti menimbulkan pertanyaan dari publik,” kata Emus Gwijangge.

Menurutnya, ada dugaan aparat keamanan tak prosedural dalam penanganan kasus di Papua sudah sering dikeluhkan masyarakat. Akan tetapi terkadang masyarakat tak tahu harus berbuat apa. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top