Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ada dugaan penyimpangan anggaran di Dinsos Papua Barat

Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan – Jubi/Sorongraya.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Manokwari, Jubi – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan memerintahkan Kepala Bidang (kabid) Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Luther Krimadi, untuk bertanggungjawab atas adanya pengalihan anggaran senilai Rp2,5 miliar yang tak diketahui oleh Pemprov. Sebelumnya anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam DPA Dinsos Papua Barat tahun 2017 untuk pembangunan asrama Netra Mandiri di Manokwari.

Sayangnya, anggaran tersebut diketahui dialihkan oleh Kepala Bidang (kabid) Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Luther Krimadi. Padahal sebagai ketua TAPD di Pemerintah Papua Barat, pihaknya tidak pernah keluarkan surat perintah pengalihan anggaran dalam bentuk disposisi maupun perintah terlulis lainnya yang bertujuan untuk mengalihkan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.

“Jangan sampai ada manipulasi untuk pengalihan, saya sendiri baru tahu dari media belakangan ini kalau ada pengalihan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD induk tahun 2017,” ujar Sekda Nataniel kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Dikatakan Sekda Nataniel, proses pengalihan satu paket anggaran untuk kegiatan fisik di APBD Induk, tidak bisa dialihkan untuk kegiatan non-fisik. Kecuali, untuk kegiatan fisik di APBD Induk ada kekurangan anggaran untuk paket pekerjaan tersebut maka dapat diusulkan kembali penambahannya di APBD-Perubahan.

Loading...
;

“Kalau pengalihan anggaran untuk kegiatan fisik dilakukan pada APBD-Perubahan 2017, maka paket itu harus muncul lagi di APBD induk tahun 2018. Tapi kalau tidak ada, apakah itu tidak menyalahi aturan?” ujar Nataniel.

Secara lisan, Nataniel minta Dinas Sosial Papua Barat melalui bidang teknis untuk segera serahkan bukti-bukti pengalihan yang melanggar aturan itu. Menurutnya, seluruh pengalihan anggaran harus melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

“Suruh dia cari berkas bukti pengalihan itu bawa kemari. Karena sampai hari ini dia tidak pernah ketemu dengan saya, Kalau bilang saya ada keluarkan disposisi untuk itu coba ditunjukkan, saya mau lihat,” ujar Nataniel.

Di tempat terpisah, dalam telewicara dengan Luther Krimari, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Papua Barat membeberkan alasan direvisinya anggaran yang semula ditetapkan untuk pembangunan asrama yang dimaksud.

Krimadi menjelaskan bahwa anggaran  tersebut bukan untuk pembangunan asrama tuna netra (netra mandiri) seperti yang disebutkan, tetapi untuk asrama disabilitas. Artinya semua penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari akan ditempatkan di asrama itu.

Dia juga mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan dialihkan, tetapi direvisi. Proses revisinya, juga melalui prosedur yang sah, karena diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Sekda Provinsi Papua Barat melalui disposisi yang dikeluarkan.

Alasan direvisi peruntukkan anggaran itu, kata dia, karena  anggaran itu keluar bersamaan dengan awal pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Papua Barat tahun 2017 sehingga ada keterlambatan hampir 3 (tiga bulan).

“Kami khawatir anggaran itu mau dikembalikan, jadi kami koordinasi dengan Kepala Dinas. Lalu petunjuknya, kalau bisa coba untuk direvisi,” ujarnya.

Karena sudah disetujui dan dikuatkan dengan disposisi Sekda, sebut Krimadi, selanjutnya kegiatan itu direvisi oleh bagian keuangan untuk kegiatan lanjut usia (lansia). Setelah direvisi, kemudian diusulkan lagi pada APBD-Perubahan tahun 2017 dan disetujui oleh legislatif dan eksekutif saat itu.

“Karena sah, maka keluarlah DPA perubahan itu. Kemudian anggaran itu kita bagi ke pihak ketiga untuk menyiapkan kegiatan lansia tersebut. Jadi kami punya laporan disertai dokumen surat revisi itu semuanya lengkap,” ujarnya.

Krimadi menambahkan, asrama disabilitas yang semula direvisi itu baru dianggarkan untuk pembangunannya di tahun 2019 ini. Sedangkan lokasinya sudah disiapkan sejak tahun 2017 bertempat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur.

Menanggapi adanya pengaduan ke Kejaksaan, Krimadi mengaku telah dimintai keterangan oleh tim dari Kejaksaan Negeri Manokwari dalam kapasitas klarifikasi.

“Soal tuna netra  mereka lapor ke Kejaksaan, itu saya tidak tahu mereka dapat informasi darimana, sampai akhirnya mereka lapor. Tapi saya sudah tunjuk semua dokumen ke Kejaksaan saat mereka klarifikasi kepada saya,” ujar Krimadi. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top