Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ada dugaan penyimpangan penggunaan Dandes di Asmat

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, menduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana desa (Dandes) di Kabupaten Asmat.

Pasalnya, anggaran yang seharusnya diperuntukkan membangun kampung diketahui dipotong untuk membayar beras miskin, kegiatan program Bangga Papua dan membayar honor 162 tenaga pendamping yang direkrut pemerintah setempat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte mengatakan dugaan penyimpangan Dandes diketahui, setelah dirinya mewawancarai langsung para kepala kampung dan tenaga pendamping dari pusat.

“Penyimpangan Dandes di Asmat ini diduga dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat karena menahan dan mengelola dana itu sendiri. Bahkan, dana desa itu kemudian diistilahkan sebagai alokasi dana desa (ADD) ke masyarakat kampung sehingga harus dikelola oleh Pemerintah,” ungkap Motte di Jayapura, Selasa (25/6/2019).

Menurut ia, jika hal tersebut itu benar, maka prosedurnya jelas salah dan tidak semua dana desa diterima oleh masyarakat karena sudah dipotong.

Loading...
;

“Mungkin dananya ke kampung juga, tapi prosedurnya yang salah. Jadi diperkirakan Dandes sekitar Rp16 miliar setiap bulan hilang di Kabupaten Asmat,” ujarnya.

Terkait temuan ini, ujar ia, dirinya bakal melaporkan ke Gubernur Papua melalui Sekda Papua supaya bisa ditindaklanjuti segera. Sebab kata ia, penyimpangan peggunaan Dandes ini baru terjadi kabupaten berjuluk “Kota Seribu Papan” itu .

“Dandes itu sebenarnya dikirim dari Pemerintah pusat melalui rekening kabupaten untuk kepala kampung. Artinya, dana desa itu hanya dititip saja di rekening Pemkab, nanti dalam waktu paling lama tujuh hari ditransfer ke rekening Kampung,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Agung Yulianta menjelaskan, penerimaan dana desa paling besar ada di Kabupaten Tolikara yakni sebesar Rp419,512 Miliar, lalu Yahukimo Rp405,937 Miliar, Lanny Jaya Rp349,888 Miliar.

Sementara penerima dana desa di bawah Rp100 Miliar, yakni Kota Jayapura Rp25,805 Miliar, Nabire Rp90,739 Miliar, Sarmi Rp99,025 Miliar, Keerom Rp99,458 Miliar, Mamberamo Raya Rp98,810 Miliar, Supiori Rp42,261 Miliar, Mamberamo Tengah Rp88,550 Miliar, dan Deiyai Rp93,082 Miliar.

“Saya mengajak seluruh komponen untuk ikut mengawal penggunaan anggaran tersebut, supaya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Agung. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top