Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ada pihak manfaatkan situasi Papua bertemu presiden untuk kepentingannya

Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Emus Gwijangge – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Emus Gwijangge mengingatkan para pihak untuk tidak memanfaatkan situasi Papua belakang ini bertemu Presiden atau para pejabat negara di Jakarta untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ia mengatakan, beberapa waktu ada kelompok yang mengklaim perwakilan masyarakat Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden dan mengajukan sejumlah poin. Selain itu ada kelompok yang mendaku diri mereka pemuda Papua bertemu pejabat negara.

Terbaru, ada pengurus paguyuban di Papua bertemu Presiden Jokowi dan meminta pemekaran di tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

“Setiap orang punya hak bertemu Presiden. Akan tetapi jangan mengatasnamakan orang asli Papua meminta macam-macam kepada Presiden,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, orang asli Papua tidak meminta jabatan, pemekaran dan lainnya. Yang diinginkan orang asli Papua adalah pemerintah pusat duduk bersama mereka dengan difasilitasi pihak ketiga menyelesaikan masalah Papua.

Loading...
;

“Yang orang asli Papua minta adalah pelurusan sejarah dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, agar kami orang ras Melanesia tidak terus berselisih dengan pemerintah pusat. Jadi bukan ke Jakarta minta ini dan itu,” ujarnya.

Ia berharap Presiden Jokowi dan para pejabat negara tidak asal menerima jika ada kelompok dari Papua yang mengatasnamakan orang asli Papua ke Jakarta dengan maksud bertemu Presiden atau pejabat negara lainnya.

Kata Gwijangge, jika Presiden atau pejabat negara mau bertemu orang asli Papua, yang diundang mesti mereka yang benar-benar keterwakilan masyarakat adat Papua. Selain itu juga ada Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan tokoh agama.

“Ini agar aspirasi yang disampaikan ke Presiden benar-benar sesuai keinginan mayoritas orang asli Papua agar anak cucu kami tidak terus berada dalam masalah yang sama dan menjadi korban,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya telah berulangkali menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar ke Papua berbicara dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait di Papua untuk penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi menurutnya, yang terjadi, Presiden Jokowi justru mengundang kelompok yang disebut para tokoh Papua ke Jakarta.

“Kami bilang, bukan mengundang (orang yang disebut tokoh Papua ke Jakarta) yang kami maksud, akan tetapi Presiden yang mesti ke Papua,” kata Ahmad Taufan. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top