Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Akademisi: Mestinya DPR RI yang luruskan multitafsir bukan Pemerintah Papua

Ahli Hukum Fakultas Hukum Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba, MH – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr. Yusak Reba, MH mendesak DPR RI untuk meluruskan multitafsir pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.”

Ia mengatakan, untuk level Undang-Undang yang mestinya menilai apakah tidak bisa dilaksanakan ada pada DPR RI. Misalnya jika diimplementasikan dalam bentuk Perdasus dan Undang-Undang (UU) partai politik atau parpol berubah setiap tahun ada frem (bingkai) dalam kerangka Otsus untuk Papua. Meskipun UU parpol berubah setiap lima tahun, tapi Papua tetap dengan UU-nya.

“Itu jelas dan pasti. Jadi kalau itu tidak bisa diubah, susah. Bagi saya, masalah norma jangan diletakkan bahwa Pemprov Papua, Majelis Rakyat Papua, dan masyarakat bertanggung jawab mengubah ini. Tidak seperti itu,” kata Yusak Reba, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, para anggota DPR RI selalu kunjungan kerja (kunker) ke Papua. Selain itu, dalam berbagai diskusi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, DPR RI sudah mendapat banyak masukan.

Loading...
;

“Mereka juga sudah banyak membaca di media. Mestinya mereka sudah identifikasi hal-hal mana yang menjadi problematik,” ujarnya.

Selain itu kata Yusak Reba, jika tafsiran norma-norma hukum kabur, kekeliruan ada pada pembentuk atau pihak yang menyusun draf. Misalnya saja pasal 28 ayat (1) dalam UU Otsus Papua. Ayat ini menimbulkan berbagai multitafsir. Setiap ahli hukum menafsirkan berbeda-beda.

Ada yang beranggapan partai politik yang dimaksud adalah partai politik lokal. Namun ahli hukum lainnya berpendapat yang dimaksud adalah partai politik nasional.

“Inikan tafsir berbeda-beda. Apalagi dulu kita belum punya punya model partai politik yang dimaksud dalam pasal 28 itu. Belum punya gambaran parpol lokal yang kita inginkan. Pasal 28 memang menjadi problem dan sulit diimplementasikan dengan berbagai tafsir yang ada,” ucapnya.

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan pihaknya juga ingin ada parpol lokal di Papua. DPR Papua dan Pemprov Papua telah mengesahkan Perdasus pembentukan parpol lokal di Papua pada 9 September 2016.

“Ketika itu targetnya parpol lokal dapat mengikuti Pemilihan Umum 2019. Namun hingga kini Kementerian Dalam Negeri belum meregistrasi Raperdasus itu,” kata Mimin.

DPR Papua menurutnya, telah beberapa kali menanyakan hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, namun belum mendapat jawaban.

“Informasi yang kami dapat, Kemendagri pernah mengirim surat ke Pemprov Papua terkait hal ini, tapi tidak ada surat ke kami,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top