Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Akademisi: Orang sudah bosan dengan “evaluasi Otsus”

Akademisi Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba, MH menilai publik telah bosan dengan kata “evaluasi Otsus”.

Hal itu dikatakan Yusak Reba terkait permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemprov Papua untuk mengevaluasi UU Otsus selama diberlakukan dan mengusulkan perubahan.

“Tidak lagi evaluasi orang sudah bosan dengan judul evaluasi. Evaluasi sudah terlalu banyak baik oleh pemprov, MRP dan lembaga non pemerintah,” kata Yusak Reba, Selasa (6/8/2019).

Ia mempertanyakan bagian mana dari UU Otsus yang akan dievaluasi. Mestinya yang melakukan evaluasi adalah DPR RI bukan Pemerintah Papua, karena DPR RI yang mesti mengawasi pelaksanaan UU Otsus dan memberikan penilaian apakah presiden taat melaksanakannya atau tidak.

“Kalau kita yang mengevaluasi kurang tepat karena ini bukan perda. Memang diberikan kepada rakyat Papua tapi ini UU bukan perda. UU ini sudah terlalu lama dilaksanakan dan setiap kementerian pasti punya catatan konteks Papua dalam UU Otsus,” ujarnya.

Loading...
;

Kata Reba, kini bukan saatnya lagi melakukan evaluasi tapi apakah selama ini DPR RI menanyakan konsistensi pelaksanaan UU Otsus kepada presiden atau tidak. Jika bicara evaluasi sudah terlalu banyak evaluasi, hingga akhirnya Papua menawarkan konsep baru untuk kelemahan UU Otsus yakni draf RUU Otsus Plus.

“RUU yang diusulkan pemprov yang mesti disesuaikan. Yang hari ini mesti dibicarakan adalah draf RUU Otsus Plus. Bagaimana diterima atau tidak,” ucapnya.

Katanya, pada 2021 mendatang tambahan dana alokasi umum (DAU) dua persen untuk Papua akan berakhir. Meski dana tambahan infrastruktur dan UU Otsus masih berlanjut namun jika hanya kewenangan yang diberikan bagimana mungkin dapat melaksanakan kewenangan itu tanpa dana.

“Jangan bicara dari nol lagi, tapi setiap pasal dalam RUU Otsus Plus yang pernah diajukan itu, apakah bisa diimplementasikan seusai kebutuhan dan berdasarkan fakta sosiologis sekian tahun,” katanya.

Mestinya lanjut Reba, DPR RI mempertanyakan kepada presiden sejauh mana melaksanakan UU Otsus, karena selama ini UU Otsus dibenturkan dengan UU lain.

Setiap pihak di Papua membuat aturan berdasarkan UU Otsus selalu disebut bertentangan dengan UU lain.

“Lalu siapa yang buat UU ini? Jadi bagi saya tidak serius melakukan perubahan. Aceh bisa mengubah UU mereka dan Papua tidak bisa. Pemerintah tidak punya konstruksi menata daerah khusus seperti Papua. Jangan lagi bicara evaluasi tapi menata Otsus ke depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nusy menyatakan mendukung sikap gubernur Papua menolak permintaan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi dan memetakan kebijakan Otsus dan mengusulkan perubahan.

Ia mengatakan, mestinya yang melakukan evaluasi adalah Pemerintah Indonesia, bukan Pemprov Papua karena draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Otsus Plus yang diusulkan Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Pemerintah Indonesia beberapa tahun lalu merupakan rumusan dari hasil evalusi dan kajian-kajian yang dilakukan pihak di Papua selama pemberlakuan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Ketika rakyat Papua diminta memberikan pendapatnya terhadap pelaksanaan Otsus, mereka akan meminta merdeka. Bagaimana mungkin meminta pemprov mengevaluasi? Pemprov telah berupaya menjawab tidak maksimalnya pelaksanaan UU Otsus Papua dengan draf RUU Otsus Plus,” kata Yonas Nusy kepada Jubi, Minggu (4/8/2019).

Menurut anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan 14 kursi itu, meski UU Otsus merupakan lex specialis atau bersifat khusus namun dalam pelaksanannya, amanat yang ada dalam UU Otsus banyak tidak dapat diterapkan karena dianggap bertentangan dengan aturan lain. Ini disebabkan tumpang tindih pemberlakukan UU di Papua.

Pemerintah pusat lanjutnya, menggunakan standar ganda pemberlakuan aturan di Papua. Memberikan UU Otsus untuk Papua untuk sebagai penawar duka terhadap catatan kelam yang ada di hati orang asli Papua, namun di satu sisi memberlakukan UU lain yang melemahkan posisi UU Otsus. Misalnya UU pemerintahan daerah dan lainnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top