Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Aksi bisu FPP Manokwari bukti belum ada solusi bagi kekerasan perempuan

Forum Perempuan Papua (FPP) Manokwari saat menggelar aksi bisu pada hari perempuan se dunia. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Manokwari, Jubi – Forum Perempuan Papua (FPP) Manokwari menggelar aksi bisu/diam untuk memperingati hari perempuan se dunia atau International Women’s Day (IWD).

Aksi tersebut dilakukan dengan membagikan bunga dan selebaran sebagai tanda duka atas ketidakadilan terhadap perempuan Papua yang kerap menjadi korban kekerasan.

Yohana J. Kafiar, koordinator FPP Manokwari mengatakan, lembaga pemerintah, swasta dan LSM yang bergerak di isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan, selalu mengedepankan jumlah kasus (data) yang diperoleh masing-masing lembaga tapi belum menunjukkan keberpihakan nyata sebagai solusi untuk menekan tingginya  kekerasan terhadap perempuan di Papua Barat.

“Soal data dan jumlah kasus, selalu jadi pembanding oleh mereka pada momen-momen tertentu, tapi bukan itu yang diharapkan, karena bukti dan tindakan nyata melalui berbagai kebijakan itulah yang kami diharapkan dari Pemerintah dan pemerhati perempuan,” ujar Kafiar.

Kafiar menilai, selama ini kekerasan perempuan hanya sebatas didata oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di isu tersebut. Namun hanya sebagian kecil yang bisa memberikan pelayanan untuk melindungi para korban kekerasan.

Loading...
;

“Kami prihatin dengan kondisi yang ada, karena begitu banyak lembaga yang punya legitimasi tentang perempuan, tapi solusinya apa, kami tidak pernah lihat itu,” katanya lagi.

Sementara itu, Yuliana Numberi aktivis berprespektif gender di Manokwari menilai, aksi bisu atau diam yang digelar oleh FPP adalah bukti bahwa perempuan Papua sudah “lelah” berteriak meminta tolong.

“Itu adalah aksi nyata yang menunjukan bahwa mereka lelah dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang selama ini belum punya respons terhadap isu penyelamatan perempuan Papua dari kekerasan,” ujarnya.

Pemerintah, kata Yuliana, didesak untuk cepat mengambil langkah dan dan memberi pemahaman kepada kaum lelaki melalui regulasi produk hukum  yang punya kepastian hukum tetap dan mengikat. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek keterlibatan perempuan sehingga perempuan juga memiliki askses.

Dia juga meminta agar program pemerintah untuk kaum perempuan Papua harus disesuaikan dengan potensi perempuan Papua itu sendiri. Bukan asal menyodorkan program sesuai keinginan Pemerintah.

“Saya contohkan dengan program pondok pinang bagi mama-mama Papua yang diberikan selama ini oleh Pemerintah Papua Barat, itu bukan sesuai keinginan mama Papua, berikan mereka lebih dari itu seperti kelompok jualan makanan atau kelompok usaha lain yang lebih dari sekadar jualan pinang,” ujarnya.

Perempuan Papua harus lebih hebat dalam sisi pemberdayaan melalui program Pemerintah, seperti pemberian modal usaha, priotitas kesehatan, dan penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.

“Kami sementara dorong beberapa hal ini kepada Presiden untuk menjadi perhatian, diantaranya pemberian modal usaha, prioritaskan kesehatan perempuan Papua dan penyediaan rumah aman bagi para korban kekerasan,” ujar Numberi. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top