Aktivis HAM sarankan draf regulasi penyelesaian pelanggaran HAM diperkuat

Aktivis HAM sarankan draf regulasi penyelesaian pelanggaran HAM diperkuat

Suasana diskusi membahas draf regulasi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari 14 kursi pengangkatan – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Draf peraturan daerah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus diperkuat sebelum dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah 2019. Jika perumusan resolusi pelanggaran HAM draf itu lemah, draf itu justru berpotensi menjadi regulasi yang semakin melemahkan upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggar HAM di Papua.

Saran itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay saat mengikuti diskusi publik yang diselenggarakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menjadi inisiator draf peraturan daerah tentang penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Diskusi itu berlangsung di Jayapura, Selasa (14/5/2019). “Jadi kalau struktur (rumusan resolusi pelanggaran HAM dalam draf itu) lemah, lalu draf itu (disahkan menjadi peraturan daerah dan) akan dijadikan pijakan, saya pikir itu kurang baik,” kata Gobay.

Gobay menyatakan upaya memperkuat draf rancangan peraturan daerah itu penting untuk memastikan upaya 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyusun aturan lokal penyelesaian pelanggaran HAM tidak sia-sia. Tantangan terbesar DPRP dalam perumusan rancangan peraturan daerah itu adalah kurangnya pengalaman Indonesia membuat mekanisme resolusi/penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang efektif dan berpihak kepada korban atau keluarga korban pelanggaran HAM.

Gobay mengusulkan DPRP mempelajari keberhasilan Afrika Selatan membentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pasca berakhirnya politik apartheid yang selama puluhan tahun mempraktikkan diskriminasi rasial di sana. “Afrika Selatan sukses membentuk KKR. Ada pelaku yang mengaku bersalah dan meminta maaf, ada korban (yang memberikan maaf). Selain itu, Komisi Nasional HAM mesti diberi kewenangan lebih. Misalnya diberi wewenang melakukan penuntutan di Pengadilan HAM,” ujarnya.

Kepala Kantor Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyatakan dukungannya terhadap upaya 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan untuk memakai hak inisiatif mereka membuat aturan hukum tentang penyelesaian pelanggaran HAM di Papua itu.  “Kita butuh payung hukum yang dapat dipakai secara lokal dan merupakan turunan Undang-Undang Otsus dan Undang-Undang nasional. Kami mendukung upaya ini,” kata Frits Ramandey. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)