Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Alokasi DAK fisik dan Dana Desa untuk Papua naik

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Alokasi DAK fisik untuk seluruh pemerintah daerah di Papua tahun 2019 sebesar Rp4,99 Triliun atau naik 2,1 persen dari tahun sebelumnya (2018) yang tercatat sebesar Rp4,89 Triliun. Sedangkan dana desa sebesar Rp5,24 triliun, naik 22,1 persen.

“Kenaikan itu sejalan dengan kebijakan peningkatan Pagu anggaran secara nasional dan penyempurnaan formulasi pengalokasian dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta saat rapat koordinasi penyaluran DAK fisik dan dana desa Papua tahun anggaran 2019, di Jayapura, Kamis (14/2/2019).

Ia menilai, secara umum realisasi penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya, namun belum optimal khususnya fisik, yang mana pelaksanaannya sebesar Rp4.40 Triliun atau 90.0 persen dari alokasi Pagu Rp 4,89 Triliun.

“Meskipun demikian, realiasi tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,9 persen, namun penyalurannya masih belum optimal,” ujarnya.

Sejauh ini, ujar ia, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang gagal salurkan DAK fisik tahap dua dan tiga, bahkan terdapat beberapa Pemda-bidang yang gagal salur sejak tahap pertama, sehingga secara otomatis tahap dua dan tiga juga tidak tersalurkan.

Loading...
;

Sedangkan untuk dana desa, realiasi penyaluran tahun 2018 sebesar Rp4,28 Triliun atau 99,8 persen dari alokasi pagu Rp4,29 Triliun. “Realisasi penyaluran tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,3 persen,” katanya.

Agung menambahkan, beberapa permasalahan dalam penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2018 antara lain, progres kegiatan fisik di beberapa Pemda mengalami keterlambatan, sehingga dokumen sebagai dasar penyaluran tidak dapat disiapkan tepat waktu.

Di samping itu, adanya keterlambatan dana desa dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput, sehingga mengakibatkan desa lain dalam kabupaten terkait mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa tahap berikutnya.

“Adanya keterlambatan dalam mengupload beberapa kontrak kegiatan dan dokumen persyaratan lainnya pada aplikasi omspan, yang terjadi karena kurangnya cek and balance antara SKPD dengan BPKAD, adanya kendala teknis di Pemda seperti keterlambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa, dan sebagainya juga termasuk,” ucapnya.

Melihat permasalahan itu, dirinya meminta komitmen bersama untuk mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan persyaratan penyaluran yang telah ditetapkan. “Dengan demikian diharapkan penyaluran DAK fisik maupun dana desa 2019 dapat berjalan dengan lebih baik, efektif dan optimal,” kata Agung Yulianta.

Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri, mengatakan evaluasi penyaluran DAK dan dana desa 2018 menjadi pekerjaan rumah, sehingga diharapkan bisa memberikan satu dampak yang positif.

“Kami harapkan penyaluran DAK dan dana desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga apa yang terjadi di 2018, tidak terulang lagi di tahun ini (2019),” kata Auri.

Soal keterlambatan, ia mengaku terjadi dikarenakan lambatnya proses pelelangan dan kondisi daerah. Padahal, DAK fisik yang diberikan untuk pemerintah daerah di Papua cukup besar.

“Sebenarnya kami siap, seperti tahun lalu kami diberikan 40 persen, arti dari 40 persen itu kami dikasih berarti kami pakai, setelah itu dikasih lagi, nah ini yang terlambat, dan keterlambatan ini terjadi karena beberapa faktor, dari kondisi daerah,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top