Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ampera sebut pemekaran Papua wujud penolakan referendum

Ilustrasi pemekaran. -Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Isu pemekaran menjadi isu faktual yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, aktivis, birokrat dan juga politisi di Papua. Secara geografis, Papua memiliki luas 421.981 km persegi dan merupakan pulau terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk 3.265.202 jiwa dan tersebar di pesisir dan pendalaman Papua.

Dikatakan Ketua Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua, Stenly Salamahu Sayuri, masalah pelayanan publik merupakan alasan mendasar dimekarkannya wilayah Provinsi Papua. Pada 2003 wilayah Papua dimekarkan menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menjadikan Papua Barat lebih berkembang dari Papua, terutama di sektor pelayanan publik dan pemerataaan pembangunan.

“Secara politik, isu pemekaran merupakan bukti penolakan secara tidak langsung terhadap isu referendum di Papua. Oleh sebab itu, isu referendum tidak dapat digeneralisir sebagai aspirasi rakyat Papua secara umum,” kata Stenly, kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Senin (4/11/2019).

Selain itu, menurutnya pemekaran juga merupakan solusi dalam mendorong akselerasi pembangunan di Papua, terutama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Loading...
;

“Mengingat selama kurun waktu 2001-2019 sudah 18 tahun Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan, pembangunan SDM, jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan khususnya Orang Asli Papua (OAP) masih mengalami ketimpangan. Sehingga, wajar jika ada masyarakat Papua yang ingin menuntut pemekaran sebagai solusinya.”

Sementara itu, Ketua BEM Fisip Universitas Cenderawasih, Demianus Sabu, mengatakan dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, jelas bahwa pemekaran provinsi atau kabupaten bukan atas usulan pribadi atau per orang, tetapi atas usulan dari masyarakat dan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua, dan tokoh masyarakat.

“Dan kesepakatan itu dibawa ke pusat untuk diproses. Tetapi yang terjadi sekarang adalah ditunjuk langsung dan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu hanya akan memperburuk situasi Papua ke depan,” jelas dia. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top