HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Anggota Bapperda DPRP menggagas perda penanganan danau

Anggota Bapperda DPRP menggagas perda penanganan danau

Suasana diskusi perlindungan dan pengembangan danau di Papua antara anggota DPR Papua dengan masyarakat Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John NR Gobai menggagas peraturan daerah tentang penanganan danau yang ada di Papua. Gagasan itu muncul karena Provinsi Papua memiliki sepuluh danau berukuran besar, termasuk dua danau ikon pariwisata di Papua, yaitu Danau Sentani di Kabupaten Jayapura dan Danau Paniai di Kabupaten Paniai.

Gagasan membentuk peraturan daerah (Perda) penanganan danau itu disampaikan Gobai dalam diskusi publik perlindungan dan pengembangan danau di Papua yang diselenggarakan di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, pada Rabu (8/5/2019). Gobai menyebut, Papua memiliki sepuluh danau besar, dan beberapa diantaranya mulai mengalami degradasi lingkungan.

“Beberapa danau sudah mulai tercemar, rusak, tidak mendapat perhatian dan biota aslinya perlahan hilang. Penangan dan perlindungan danau di Papua perlu diatur dengan Perda,” kata John Gobai.

Ia mencontohkan, salah satu danau yang kini tercemar adalah Danau Sentani. Kualitas lingkungan di sekitar Danau Sentani juga menurun, karena hutan sagu di sekeliling danau telah ditebang atau ditimbun. Pendirian berbagai bangunan di sekeliling danau juga tidak terkendali.

“Padahal mestinya ada zona di area danau yang tidak boleh diganggu. Tidak boleh ditimbun untuk pembangunan. Misalnya di sekitar Telaga Maya, Danau Sentani, yang kini sudah ditimbun padahal mestinya dilindungi. Kami akan mendorong Perda. Di dalamnya diatur adanya badan yang menangani danau di Papua. Bagaimana pemanfaatan danau dan lainnya. Kami sudah siapkan konsepnya,” ucapnya.

Gagasan perda penanganan danau itu didukung para peserta diskusi. Salah satunya, Hans Ohee yang menyatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) untuk menangani Danau Sentani. UPTD terkait pemanfaatan dan perlindungan danau itu seharusnya memiliki anggaran tersendiri.

“Misalnya Danau Sentani, kini sudah tercemar. Semua sampah dan limbah rumah tangga dibuang ke danau. Juga kotoran ternak piaraan dan lainnya,” kata Hans Ohee. Ohee ingin pemerintah serius menangani Danau Sentani agar biota asli danau tetap terjaga, juga masyarakat sekitar dapat memanfaatkan danau untuk menunjang kehidupan sehari-hari. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)