Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Anggota DPRP dari kursi pengangkatan inginkan perubahan situasi HAM di Papua

Suasana diskusi membahas draf regulasi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari 14 kursi pengangkatan – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP dari kursi pengangkatan menyatakan memakai hak inisiatif mereka untuk menyusun draf rancangan peraturan daerah tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Hak inisiatif itu digunakan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan, karena mereka menginginkan perubahan situasi hak asasi manusia di Papua.

Anggota DPRP dari 14 kursi pengangkatan, Timotius Wakur menyatakan, selama ini para anggota DPRP selalu mengecam berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Akan tetapi, DPRP tidak kunjung menyusun aturan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, sehingga kasus pelanggaran HAM baru terus terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Timotius Wakur dalam diskusi pembahasan draf rancangan peraturan daerah tentang penyelesaian pelanggaran HAM di Papua bersama sejumlah aktivis HAM dan Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua, Selasa (14/5/2019). Wakur mencontohkan kasus pembunuhan belasan pekerja PT Istaka Karya pada Desember 2018 lalu berlanjut dengan upaya aparat keamanan mengejar para pelaku. Pengejaran itu membuat ribuan penduduk Kabupaten Nduga mengungsi, karena takut terjebak dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

“Semua anggota DPRP menolak pelanggaran HAM di Papua. Akan tetapi, DPRP tidak pernah mau mendorong dibuatnya aturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Itulah mengapa 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan menggunakan hak inisiatif kami untuk mendorong draf rancangan peraturan daerah itu,” kata Wakur.

Loading...
;

Anggota DPRP lainnya, John NR Gobai mengatakan ia akan segera melaporkan inisatif penyusunan draf rancangan peraturan daerah tentang pelanggaran HAM itu kepada para pimpinan DPRP. Ia berharap pimpinan dan para anggota DPRP mendukung draf peraturan daerah itu masuk dalam Program Legislasi Daerah 2019. “Selama ini banyak tim yang dibentuk Pemerintah Indonesia, namun tidak ada hasilnya,” ujar John NR Gobai. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top