Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Anggota DPRP minta DPR RI desak Jokowi berunding, dimediasi pihak ketiga

 John NR Gobai saat  menyerahkan usulan kepada wakil ketua DPR RI,Fadli Zon di Jakarta, 11 September 2019 – Ist/Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Komisi II DPR Papua, John NR.Gobai yang diangkat melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus) telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pada 11 September 2019. Dalam pertemuan tertutup itu, Gobai meminta agar DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalukan perundingan.

Dia meminta, perundingan tersebut dilangsungkan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua. Dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

“Sama seperti yang Pemerintah Indonesia lakukan untuk Aceh. Itu yang kami desak dan saya sudah sampaikan usulan dalam bentuk surat,” ujar John NR Gobai kepada Jubi, Minggu, (15/9/2019).

Saran politik itu juga, kata dia, sesuai dengan dasar UU Otsus Papua, pihaknya meminta DPR RI agar mendesak Presiden Jokowi harus segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua.

“Untuk kepentingan pelurusan sejarah dan rekonsiliasi terkait pelanggaran HAM sejak tahun 1961 – tahun 2000 dan pengadilan HAM di Papua untuk penyelesaian pelanggaran HAM di atas tahun 2000 dengan Kepres di Papua, sebagai acuan sesuai dengan kewenangannya DPR Papua telah membuat Raperdasus,” ungkapnya.

Loading...
;

Selain itu ia juga menyarankan, DPR RI agar mendesak TNI dan Polri harus menghentikan persekusi kepada mahasiswa dan masyarakat Papua, hentikan penggunaan senjata dalam menghadapi orang Papua.

“Sehingga jangan lagi terjadi pelanggaran HAM di Papua. Harus diberikan ruang demokrasi bagi orang Papua untuk dapat bebas berekspresi, aksi demo damai mengeluarkan pendapat di indonesia. Hentikan persekusi bagi Mahasiswa dan Aktivis Papua di Seluruh Indonesia,” kata John.

Secara umum Gobai juga sudah menyampaikan bahwa tindakan rasisme dan ujaran kebencian pada tanggal 15 Agustus – 17 Agustus di Surabaya, Malang, Suarabaya dan Makassar, telah merusak acara HUT Republik Indonesia. Kemudian justru berujung pada aksi besar-besaran di seluruh tanah Papua. Juga terjadi penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan demontrasi. Ada juga yang dikriminalisasi di Timika, Jayapura, Deiyai, Manokwari, Sorong dan lainnya.

Akibat dari adanya tindakan rasisme dan ujaran kebencian, masyarakat Papua melakukan aksi menuntut Referendum bagi Papua disertai Pengibaran Bintang Kejora. Tiba tiba muncul kelompok yang menamakan diri kelompok nusantara dan siap menyerang Orang Papua kemudian terjadi korban pada Orang Asli Papua.

“Dengan berbagai kondisi ini kami harus katakan bahwa, orang Papua hari initelah jatuh, tertimpa tangga kemudian diinjak. Artinya orang Papua ini telah jatuh karena mendapat tindakan rasisme, kemudian tertimpa tangga karena banyak yang ditangkap, ditindak dengan tindakan represif, kemudian diinjak karena kemudian ditetapkan sebagai tersangka serta ada yang ditembak,” katanya.

Kesempatan itu, salah satu hal yang ditegaskan adalah Pemerintah masih melihat pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai sebuah upaya pemisahan diri. Sehingga selalu ditanggapi dengan tindakan represif, padahal ketika terjadi pengibaran bukan berarti Papua langsung berdiri sebagai sebuah negara.

“Belum ada jaminan hukum tidak akan terjadi lagi praktik rasime di Indonesia terhadap orang Papua dan kaum minoritas. Apapun solusi akhir dari situasi ini, kami ingin jangan ada lagi korban baik itu masyarakat Papua dan masyarakat non Papua di tanah Papua,” katanya.

Ia memberikan usulan dan pendapat tersebut atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 21 Tahun 2001, yang mengatur tentang Hak Anggota DPRD, yaitu memberikan usul dan pendapat maka dengan ini kami memberikan usul terkait dengan persoalan yang sedang terjadi di Papua.

“Saya juga telah meminta DPR RI agar mengadakan Raker dan mendesak Kapolri agar segera menarik pasukan dari Papua, membebaskan dan menghentikan proses hukum bagi masyarakat Papua yang melakukan aksi, pasca adanya tindakan rasisme dan ujaran kebencian,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pelaku yang terbukti melakukan kekerasan pada kasus 15 sampai 17 Agustus entah masyarakat sipil maupun aparat keamanan tidak hanya diproses di peradilan etik. Tetapi juga harus diproses lewat peradilan umum. Agar masyarakat Papua percaya ada penegakan hukum.

“Untuk memperbaiki relasi hidup berbangsa maka, DPR RI agar mendesak Presiden Jokowi harus datang ke Papua dan meminta maaf di depan rakyat dan bertemu dengan tokoh-tokoh di Papua, baik kelompok yang berseberangan dan juga yang tidak, duduk bersama sebagai sesama,” ujar Gobai.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar kasus dugaan ucapan rasisme kepada mahasiswa Papua yang berbuntut panjang itu segera diusut. Ia juga meminta aparat keamanan untuk segera mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

“Dan juga, ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik yang perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan, mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah-putih, atau juga ucapan yang rasis,” kata Fadli Zon dilansir CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan, kerusuhan di Papua dipicu tindakan rasis dari para pengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka dimaki dengan nama-nama binatang, dari mulai anjing hingga monyet karena dituduh merusak bendera merah putih. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top