Anggota DPRP usulkan Permendagri yang atur kewajiban pemerintah jalankan rekomendasi legislatif

Anggota DPRP usulkan Permendagri yang atur kewajiban pemerintah jalankan rekomendasi legislatif

Anggota DPR Papua, John NR Gobai – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi lembaga legislatif di setiap tingkatan. Aturan itu diharapkan akan meningkatkan mekanisme kontrol lembaga legislatif kepada pemerintah daerah.

Gobai menjelaskan usulan itu didasari kecenderungan banyak warga menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. DPRP atau DPRD kemudian merekomendasikan tindak lanjut aspirasi itu kepada pemerintah daerah.

“(Akan tetapi,) aspirasi masyarakat Papua, yang disampaikan ke DPRP (dan telah direkomendasikan DPRP untuk ditindaklanjuti pemerintah) belum direspon oleh pemerintah. Selain itu juga catatan-catatan DPRP tidak pernah diakomodir,” katanya kepada Jubi, Jumat, (24/5/2019).

Gobai mengatakan selama setahun menjadi anggota DPRP ia telah mengamati tindak lanjut pemerintah daerah atas berbagai rekomendasi DPRP. “Saya  mengamati dan mengalami bahwa catatan atau rekomendasi DPRP tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan, baik untuk APBD atau program pemerintah. Padahal, (rekomendasi) DPRP itu aspirasi yang disampaikan masyarakat, sesuai kondisi masyarakat,” kata Gobai.

Gobai mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat suatu aturan tata cara pemerintah daerah menindalanjuti rekomendasi dari DPRP atau DPRD kabupaten/kota. “Perlu adanya Peraturan Mendagri yang mengatur adanya kewajiban pihak eksekutif untuk melaksanakan catatan dan rekomendasi DPRD atau DPRP, tentunya untuk usulan yang memang real dan berdampak baik bagi masyarakat. DPRD bukan tukang stempel eksekutif ini yg harus dipahami baik,” kata Gobai.

Anggota DPRP utusan adat wilayah Saireri Yonas Nusy sependapat tentang pentingnya peraturan Mendagri yang mengatur tata cara pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Ia yakin peraturan Mendagri itu akan membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan.

“Kalau selama ini masyarakat mengeluh mengenai aspirasi mereka yang tidak pernah terealisasi dengan adanya Permendagri ini akan sangat membantu kita untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)