HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Anggota MRP pertanyakan kinerja polisi tangani kasus Surabaya

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku mempertanyakan kinerja dan kesigapan aparat  polisi dalam kasus persekusi dan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Yoku menegaskan, polisi harus segera menindak para pelaku persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Yoku mempertanyakan di mana kehadiran Negara dalam sejumlah peristiwa persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua, khususnya dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019 lalu. “Aparat penegak hukum ada di mana? [Apakah] benar [polisi telah] menjadi penegak, pelindung dan pengayom masyarakat, atau apa?” kata Yoku yang juga merupakan salah satu ondoafi di wilayah perbatasan Indonesia – Papua Nugini itu.

Yoku menyebut, gelombang unjukrasa dan sejumlah amuk massa terlanjur terjadi, karena polisi membiarkan organisasi kemasyarakatan dan oknum aparat melakukan persekusi terhadap mahasiswa Papua. Yoku menyatakan, sudah waktunya bagi polisi mengambil langkah tegas terhadap para pelaku persekusi dan rasisme yang merendahkan martabat orang Papua sebagai sesama anak bangsa.

“Aparat jangan bermain-main. [Aparat] tidak [boleh] memandang hitam kah, merah kah, putih kah, sekali ko salah tindak tegas. Sekarang kita tidak usah bedakan. Manusia datang ke bumi melalui satu jalan rahim ibu dan melalui satu jalan kembali ke tanah. Semua [harus diperlakukan] sama di depan hukum, tidak usah bedakan,” ungkapnya.

Loading...
;

Yoku juga meminta polisi untuk menjelaskan tuduhan bahwa mahasiswa Papua mematahkan tiang bendera, dan bendera merah putih yang dibuang ke parit. “Biasa dibuktikan kah tidak? Siapa yang  melihat? Siapa yang mengucapkan? Oknum itu yang kita cari. Apa sebab ungkap itu? Ormas itu ada pemimpinnya. Polisi harus berani ungkap, tidak boleh melindungi dia, itu tindakan  tidak bagus,”ungkapnya.

Sekretaris Dewan Adat Lapago, Engelbertus Surabut, menyatakan pihaknya sangat heran dengan tidak adanya tindakan hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. “Apakah benar ada penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan itu hanya permainan?”ungkapnya serius melalui sambungan  telepon, Kamis (22/08/2019).

Surabut menyatakan penegakan hukum yang tidak tegas, membuat orang Papua makin tidak senang. Hal itu membuat orang Papua lebih serius memikirkan kemungkinan lepas dari Republik Indonesia. “Ini serius. Penghinaan ini sangat merendahkan martabat tetapi dianggap atau direspon presiden dengan “saling memaafkan”. Orang  Papua salah apa?”ungkapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top