Anggota parlemen di Kepulauan Solomon wajib bayar pajak

Anggota parlemen di Kepulauan Solomon wajib bayar pajak

Gedung Parlemen Nasional Kepulauan Solomon. – Solomon Star News

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Honiara, Jubi – Komisi Parliamentary Entitlements Commission (PEC) Kepulauan Solomon akan mengumumkan peraturan baru 1 April mendatang, untuk menghapus status bebas pajak anggota-anggota parlemen (MP) yang telah diberlakukan sejak 2015.

Ketua Komisi PEC, Johnson Siapu, membenarkan perubahan itu kepada ABC News, yang terjadi menyusul konsultasi publik meluas tahun lalu.

Sebelumnya, pada 2015, komisi tersebut setuju untuk membebas-pajakkan upah para MP nasional, mengatakan gaji politisi lebih rendah dibandingkan dengan upah CEO di perusahaan dan badan usaha milik negara.

Bahkan saat itu pun penghapusan wajib pajak ini memicu protes, di mana masyarakat turun ke jalan-jalan dan melakukan protes yang sekarang dikenal sebagai ‘red shirt protest’. Pengadilan Tinggi lalu membatalkan keputusan PEC tersebut, namun putusan itu kemudian dibatalkan kembali setelah naik banding ke Pengadilan Banding.

Perubahan paling baru ini akan efektif hanya dua hari sebelum pemilu nasional Kepulauan Solomon, diselenggarakan pada 3 April mendatang, yang berarti parlemen nasional sudah bubar. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan atas keabsahan peraturan itu, namun Albert Kabui, yang merupakan mantan penasihat hukum Parlemen Nasional Kepulauan Solomon, yakin keputusan Komisi PEC ini legal dan sesuai prosedur yang ada.

“Komisi PEC itu dibentuk oleh Konstitusi, ia independen, dalam arti PEC itu tidak bergantung pada parlemen dan apakah parlemen sedang dalam masa sidang atau tidak,” Kabui menjelaskan kepada Pacific Beat.

Kabui menambahkan kalau proses peninjauan upah adalah bagian dari tugas sehari-hari Komisi itu.

Meski peraturan baru ini akan efektif setelah para MP yang berikutnya mulai bekerja, perubahan ini diharapkan akan mendapatkan dukungan dari sebagian besar parpol.

Sejumlah parpol sebelumnya pernah mengungkapkan dukungan mereka kepada Pacific Beat.

Mantan Perdana Menteri, Gordon Darcy Lilo, dan pemimpin parpol Party for Rural Advancement adalah salah satu pendukung,

“Jika Tuhan Yesus membayar pajak, mengapa anggota-anggota parlemen di Kepulauan Solomon harus dibebaskan dari pajak,” tuturnya. (Solomon Star News/Pacific Beat/Evan Wasuka)


Editor: Kristianto Galuwo

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)