Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Antara rasisme, “NKRI harga mati” dan “Papua merdeka harga mati”: Dialog “harga hidup”

Ilustrasi. Kejadian di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang – Dok. Piter Kalakmabin

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh : Aris Yeimo

Konflik Papua sudah terjadi berkali-kali sejak Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969 melalui Pepera (Act of Free Choice). Namun, sistem plebisit status politik Papua secara de facto dan de jure dianggap sah oleh pemerintah Indonesia walaupun sebagian orang Papua tetap merasa, bahwa proses Pepera dilakukan secara tidak adil.

Sejak saat itu gelombang protes terus berlangsung hampir di seantero Tanah Papua. Protes dari orang asli Papua dilakukan dengan cara diplomasi luar negeri, demonstrasi, dan perang gerilya.

Selama protes itu berlangsung tak sedikit jumlah korban, baik dari pihak aparat keamanan, maupun warga sipil. Papua dijadikan sebagai daerah operasi militer (DOM) selama beberapa tahun (Operasi Sadar 1965 – Operasi Sapu Bersih 1985). Pendekatan militer diberlakukan hingga runtuhnya Orde Baru.

Loading...
;

Setelah masa Orde Baru berakhir, Presiden B.J. Habibie menghapus kebijakan DOM dan memberlakukan pendekatan humanistik melalui pembangunan yang bersifat akomodatif.

Namun, lagi-lagi, meski pemerintahan (presiden) Indonesia berganti dari waktu ke waktu dan gelombang reformasi sosial tahun 1998 sampai ke Papua hingga melahirkan status otonomi khusus (otsus) bagi Papua tahun 2001, gaung kompleksitas persoalan Papua justru semakin menggema dimana-mana. Protes terus berlanjut.

Tanah Papua kini bagaikan distopia yang terus-menerus menjadi perbincangan dunia. Rentetan pelanggaran HAM, eksploitasi bumi Papua dan konflik lainnya selalu mewarnai kehidupan semua manusia di tanah ini. Buktinya dalam sidang Dewan HAM PBB beberapa tahun terakhir,  pemerintah Indonesia disoroti oleh beberapa negara Pasifik dan NGO terkait pelanggaran HAM di Papua.

Sorotan tersebut tentunya menambah daftar panjang ketidakpercayaan dunia internasional terhadap negara Indonesia sebagai negara demokratis.

Rasisme hanyalah bias dari akar masalah Papua

Akhir-akhir ini media massa lokal, nasional, maupun internasional sedang gencar-gencarnya memproduksi berita terkait perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Pemberitaan tersebut menjadi tranding topik dua bulan terakhir.

Bias dari ucapan rasial itu berbuntut kericuhan di beberapa kota di Papua dan Papua Barat. Aspirasi Papua merdeka pun kian mencuat. Semua pihak terlihat kewalahan meredam amarah orang Papua.

Beberapa tokoh Papua tampil di berbagai media massa sembari memberikan hipotesa temptatik terkait khasus rasisme. Evaluasi otsus, pemekaran provinsi, bahkan pembangunan istana presiden di Papua disinggung sebagai “solusi”.

Di samping itu, Polri telah menetapkan beberapa tersangka yang diduga sebagai aktor intelektual kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Bersamaan dengan kedua peristiwa tersebut, sebagian besar mahasiswa Papua di beberapa kota studi di luar Papua lebih memilih untuk eksodus.

Persoalan semakin kompleks. Kasus rasisme dengan sendirinya membias. Fokus masalah bukan lagi terkait rasisme, tetapi bergeser ke otsus, pemekaran atau DOB (daerah otonomi baru), eksodus mahasiswa Papua, kericuhan, dan pembangunan istana presiden di Papua.

Solusi demi solusi ditawarkan pemerintah dan beberapa tokoh Papua. Namun tetap saja belum bisa diterima secara kolektif oleh orang Papua.

Di satu pihak, pemerintah pusat dan provinsi berharap agar kasus ini cepat terselesaikan. Sementara di lain pihak, mahasiswa (yang anti rasis) dan sebagian masyarakat Papua justru menawarkan solusi bagi persoalan Papua yakni referendum.

Mereka menganggap bahwa perlakuan rasis merupakan bukti penerapan sistem kolonialisme di Papua. Harkat dan martabatnya sebagai manusia diinjak-injak. Kekecewaan mereka karena merasa tidak dihargai semakin memuncak. Bahkan ada statement “manusia tidak layak hidup bersama monyet”.

Hemat penulis, rasisme hanyalah bias dari akar persoalan Papua yang sesungguhnya–sebagaimana akar persoalan Papua versi LIPI.

Persoalan rasisme sebenarnya bukanlah hal baru bagi orang Papua. Ucapan rasial seperti “kera”, “monyet”, “hitam”, “bau”, “bodoh”, sudah berkali-kali dilontarkan kepada orang Papua.

Pertanyaannya adalah mengapa baru kali ini kasus rasisme mendapatkan respons antipati masyarakat Papua terhadap negara? Itu artinya orang Papua telah menyadari bahwa sejak awal bergabung dengan negara Indonesia, mereka dianggap sebagai ras tak bermartabat. Dan stigma itu telah terbangun sejak lama.

Hannah Arendt, dalam bukunya “Asal-Usul Totalitarianisme” (1995), menegaskan bahwa persoalan mendasar peristiwa Holocaus (pembantaian enam juta orang Yahudi oleh NAZI) di Jerman didasarkan pada paradigma inklusif Jerman sebagai ras unggul. Karena itu, mereka dapat memperlakukan setiap ras lain sesuka hati.

Jika dikaitkan dengan tesis Hannah Arendt, maka terdapat korelasi antara perlakuan rasis terhadap orang Yahudi di Jerman dan orang Papua di Indonesia saat ini. Orang Papua dianggap ras terbelakang, tidak bermartabat, dan tidak memiliki keahlian dalam segala aspek.

Konstruksi pikiran yang dibangun berdasarkan klasifikasi ras inilah penyebab praktik-praktik rasial itu semakin masif terhadap orang Papua.

Papua butuh dialog secara holistis

Kompleksitas masalah Papua hari ini semakin miris. Deklarasi “Papua Tanah Damai” seakan hanya menjadi slogan. Harapan kita bersama menciptakan Papua Tanah Damai tak kunjung terealisasi.

Kekerasan, pembunuhan, intimidasi, baik dari pihak orang asli Papua, maupun non-Papua dan aparat masih terus berlangsung. Sikap kecurigaan antara pemerintah Papua dan pusat di Jakarta; rakyat Papua dan non-Papua; rakyat Papua dan aparat keamanan semakin tumbuh subur.

Di tengah situasi chaos saat ini, kata “dialog” disinggung. Kata ini sudah tidak menjadi tabu. Semua orang telah menyadari bahwa dialog adalah kata kunci bagi penyelesaian konflik Papua secara bermartabat.

Namun, tak jarang muncul pertanyaan siapa perwakilan orang Papua dalam dialog dan apa substansi masalah Papua?

Pastor Neles Tebay (alm) telah merumuskan konsep dialog Jakarta-Papua dalam bukunya “Dialog Jakarta – Papua Sebuah Perspektif Papua” (2009). Secara teknis konsep dialog telah dimuat dalam buku tersebut.

Jaringan Damai Papua bekerja sama dengan LIPI telah memetakan aktor-aktor yang mesti dilibatkan dalam dialog. Aktor-aktor tersebut antara lain, orang asli Papua yang hidup di Papua, semua paguyuban di Tanah Papua, pemerintahan daerah, Polri, TNI, semua perusahaan swasta, pemerintah pusat, TPN/OPM, dan orang Papua diaspora.

Substansi masalah Papua juga telah dirumuskan dalam buku “Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing Future” (2008).

Menurut LIPI, ada empat akar persoalan Papua: sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, kekerasan dan pelanggaran HAM, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

Sebenarnya teknis dialog secara keseluruhan telah dirumuskan. Hanya saja bagaimana inisiatif kedua belah pihak yang bertikai mengawali langkah-langkah selanjutnya.

Mengapa proses dialog ini didorong untuk segera dilaksanakan? Karena dialog merupakan sarana paling tepat dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Dialog tidak membunuh siapapun. Hanya melalui dialog martabat manusia diakui dalam tataran kesederajatan yang sama sebagai citra Allah. Semoga! (*)

Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura

Editor: Timo Marten

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top