Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Apakabar hilangnya Rp4,3 miliar dari MRPB di 2012?

Yerri Rumbobiar, mantan Kabag Umum sekretariat MRPB periode 2012-2014, yang membeberkan sejumlah kejanggalan pengelolaan keuangan di MRPB jilid I. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – ‘Bagai luka lama’ yang terbongkar kembali, demikian ucapan kalimat yang pantas terhadap dugaan hilangnya anggaran senilai Rp4,3 miliar di sekretariat MRPB jilid I (periode lama),  yang bersumber dari APBD-Perubahan Provinsi Papua Barat tahun 2012.

Sekian lama tidak diketahui publik,  lenyapnya uang rakyat itupun terkuak setelah Yerri Rumbobiar, mantan kepala bagian (kabag) umum sekretariat Majelis Rakyat Papua provinsi Papua Barat (MRPB) periode 2012 mempertanyakan proses pengusutannya.

Mantan kabag umum MRPB periode 2012-2014 ini juga mengaku sebagai saksi kunci yang mengetahui seluk-beluk penggunaan anggaran dan pengadaan di internal Lembaga kultur di Papua Barat.

Kata dia, temuan Rp4,3 miliar yang disebut  berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI perwakilan Papua Barat ditahun itu.

Loading...
;

“Muncul temuan Rp4,3 miliar dalam LHP BPK RI di tahun 2012 saat audit di MRPB. Nilai sebesar itu tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh oknum bendahara berinisial S di MRPB periode 2012,” ujar Yerri kepada wartawan di Manokwari belum lama ini.

Dia lalu menjelaskan, bahwa setelah BPK sampaikan LHP bersama nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oknum bendahara di MRPB periode 2012, maka masuklah Inpektorat Papua Barat sebagai pengawas internal di pemerintah Papua Barat.

“Setelah terungkap, Inspektorat ambil alih temuan BPK lalu oleh oknum bendahara berinsial S diminta bertanggungjawab untuk kembalikan anggaran senilai Rp4,3 miliar melalui perjanjian pengembalian yaitu SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutak),” ujarnya.

Kemudian, kata Yerri, sejauh ini belum ada informasi tentang status oknum bendahara (S) dan hasil SKTJM bersama Inspektorat sejak saat itu. Dia lalu meminta Inspektorat Papua Barat yang saat ini dipimpin oleh Sugiyono untuk memberikan informasi kepada publik tentang kelanjutan pengembalian Rp4,3 miliar di MRPB yang notabene adalah uang Otonomi Khsus (Otsus).

“Inspektorat dalam hal ini harus transparan. Sejak tahun 2012 paska LHP BPK, apakah uang sebanyak itu sudah dikembalikan? Jika sudah, apakah dikembalikan ke Kas Daerah atau kemana?” tanya Yerri.

Sementara Koordinator Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) Papua Barat, Yan Arwam mendesak Inspektorat Papua Barat untuk segera buka kembali dokumen lama dan berkata jujur ke publik tentang Rp4,3 miliar di Sekretariat MRPB periode 2012.

Dikatakan Arwam, LABAKI telah menerima bukti-bukti melalui mantan kabag umum MRPB tentang sejumlah dugaan penyimpanan semasa MRPB jilid I di Papua Barat.

“Kami akan kawal data dan bukti yang ada untuk diserahkan ke penegak hukum. Agar semuana jelas. Anggaran Rp4,3 miliar itu bersumber dari uang Otsus,” kata Arwam.

Menanggapi ini, kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono yang dikonfirmasi Jubi, membenarkan pernyataan Yerri Rumbobiar tentang adanya temuan Rp4,3 miliar di sekretariat MRPB periode 2012 sesuai LHP BPK.

Sugiyono juga membenarkan, tentang adanya SKTJM yang dikeluarkan saat itu kepada oknum bendahara berinsial S, karena saat itu yang bersangkutan menyatakan sanggup untuk mengembalikan.

Namun untuk memastikan bukti SKTJM tentang perjanjian kembalinya Rp4,3 miliar tersebut,  Sugiyono justru mengaku akan membuka kembali dokumen-dokumen lama terkait MRPB periode 2012.

“Kalau untuk pastikan sudah dikembalikan atau belum, saya harus bongkar lagi dokumen-dokumen lama,” kata Sugiyono.

Masih terkait itu, Sugiono sempat mengatakan langkah Inspektorat untuk tindak lanjut LHP BPK dengan SKTJM juga ada limit waktunya yaitu 90 hari terhitung sejak dikeluarkannya SKTJM.

Ditanya soal status mantan bendahara MRPB berinisial (S), Sugiyono mengatakan bahwa oknum yang bersangkutan sudah menjalani hukuman dan sempat berstatus sebagai narapidana yang menjalani kurungan badan. Namun bukan terkait kasus di MRPB.

“Yah, status S dia kan sempat dipenjara juga karena lakukan korupsi di tempat lain.  Bukan terkait Rp4,3 miliar di MRPB,” ujar Sugiyono sembari enggan sebutkan kasus terakhir yang menjerat oknum mantan bendahara MRPB berinsial S itu.

Lebih lanjut, Sugiyono akhirnya buka-bukaan tentang status (S) mantan bendahara MRPB. Bahwa, S juga termasuk dalam daftar nama 18 ASN di Pemprov Papua Barat yang akan menjalani PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

“Status dia (S) jelas, akan segera di PTDH. Namanya juga termasuk dalam 18 ASN koruptor di pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Sugiyono. (*)

 

Editor      : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top