Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Apresiasi untuk Pemkab Merauke

Sekda Merauke, Daniel Pauta, bersama Muspida saat berjalan bersama para mahasiswa ketika demonstrasi beberapa waktu lalu – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

AKSI demonstrasi yang dilakukan seratusan mahasiswa di Kantor Bupati Merauke beberapa waktu lalu, langsung direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.

Selain membentuk tim yang melibatkan perwakilan mahasiswa serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp3 miliar guna memulangkan mahasiswa/mahasiswi dari sejumlah kota studi.

Tim bentukan pemerintah itu sudah bergerak ke Makassar dan Bogor. Mereka membawa pulang mahasiswa Marind yang berjumlah 20 orang di tanah kelahirannya. Sedangkan lainnya, masih dalam proses pemulangan.

Langkah cepat pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Merauke. Karena harapan dan keinginan mahasiswa Marind untuk pulang kampung, akhirnya terwujud.

Loading...
;
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu – Jubi/Frans L Kobun

Ketua Komisi A DPRD Merauke yang membidangi masalah pendidikan, Moses Kaibu, kepada Jubi, Selasa 8 Oktober 2019, mengungkapkan hampir semua mahasiswa Marind yang berada di sejumlah kota studi, menelponnya.

“Ada sebagian besar meminta pulang. Namun ada juga menginginkan tetap berada di kota studi melanjutkan perkuliahan, lantaran keamanan mereka terjamin,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini terdapat 20 mahasiswa Marind telah kembali di Merauke. Mereka yang selama ini melanjutkan studi di sejumlah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan maupun Bogor. Jumlah dari Makassar 15 mahasiswa. Sedangkan lima lain dari Bogor. Saat ini mereka sudah berada di Merauke.

Moses mengaku dirinya juga ikut ke Makassar sekaligus menjemput mahasiswa di sana. Betul bahwa di asrama itu, ada pos polisi dibangun.

“Dari pengamatan saya, ada ketakutan juga. Karena hampir semua mahasiswa Papua telah pulang. Sedangkan yang tersisa hanya mahasiswa di wilayah Papua Selatan,” ungkapnya.

Langkah yang diambil agar mereka dipulangkan sangat tepat. Sehingga tak menimbulkan konflik baru. Ibarat hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang ditakutkan mahasiswa di sejumlah kota studi.

“Kita tahu bahwa dengan kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu lalu,  beberapa saudara kita non Papua menjadi korban, sehingga harus dijaga serta diantisipasi sedini mungkin,” pesannya.

Secara umum, jelas Moses, mahasiswa Papua memilih pulang, karena psikologisnya terganggu.

“Banyak sudah pulang dengan biaya sendiri. Sedangkan mahasiswa Marind, pemerintah mengambil langkah mengalokasikan anggaran untuk memulangkan terlebih dahulu,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya akan melakukan komunikasi bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze, agar dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bersama mahasiswa Marind.

Sejauh ini, katanya, masih menunggu mahasiswa lain yang datang dari sejumlah kota studi. Sehingga dapat dijadwalkan pertemuan bersama bupati.

“Kita akan atur agar mahasiswa ada semua dulu, baru pertemuan dilakukan. Karena pasti bupati memiliki banyak kesibukan yang harus dikerjakan,” katanya.

Dia mengaku dari komunikasi yang dibangun bersama sejumlah mahasiswa baik dari Makassar maupun Bogor, sebagian mengaku hanya datang menenangkan diri. Karena di kota studinya, suasana belum terlalu kondusif.

“Ada keinginan sebagian akan pulang melanjutkan kuliah lagi. Hanya mereka butuh waktu. Sedangkan ada beberapa hendak kuliah di Merauke, tetapi persoalannya adalah jurusannya tidak ada baik di Unmus maupun di beberapa PT lain,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Moses memberikan apresiasi kepada Pemkab Merauke, karena telah mengambil langkah cepat mengalokasikan anggaran untuk memulangkan mahasiswa Marind dari beberapa kota studi.

“Saya kira langkah dari Pemkab Merauke dibawah kepemimpinan Frederikus Gebze sangat tepat. Di mana mengalokasikan anggaran senilai Rp3 miliar sekaligus memulangkan para mahasiswa Marind,” ujarnya.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, beberapa waktu lalu membenarkan pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp3 miliar guna memulangkan mahasiswa dari sejumlah kota studi.

“Kalau tidak salah sekitar 20 mahasiswa telah berada di Merauke. Sedangkan sisa lain, masih dijemput tim. Tetapi ada juga memilih tidak pulang, karena merasa nyaman di tempat studi,” katanya.

Pemerintah, demikian Sekda, telah mengambil langkah dengan membangun komunikasi bersama Unmus.

“Ya, telah ada jawaban dan pada prinsipnya Unmus siap mengakomodir. Hanya saja, mahasiswa yang diterima adalah pindahan dari PT negeri di kota studi awal,” ujarnya.

Jika dari swasta ke negeri, katanya, tidak bisa.

“Kalau dari negeri ke swasta bisa. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah jurusan dari mahasiswa bersangkutan ada juga di Unmus. Itu juga perlu dipertimbangkan,” katanya.  (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top