HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bagi hasil Migas mesti ikuti aturan Perdasus

Bagi hasil Migas mesti ikuti aturan Perdasus

Monumen 7 (tujuh) wilayah suku di kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Bintuni, Jubi – Rencana pembagian 20 persen  Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (DBH-migas) untuk masyarakat adat di kabupaten Teluk Bintuni harus tepat sasaran dan berdasar atas hukum.

Pasalnya, kabupaten Teluk Bintuni, sebagai kabupaten penghasil, belum memiliki regulasi khusus sebagai dasar dan panduan teknis pembagian DBH-migas sampai ke tingkat marga yang berhimpun di bawah tujuh wilayah suku.

Ayor Kosepa, tokoh milenial wilayah suku Sebyar di Bintuni, mengatakan  siap mendorong satu draf raperdasus (rancangan peraturan daerah khusus) tentang Pengakuan Adat di kabupaten Teluk Bintuni sebagai acuan pembagian DBH-migas secara merata bagi tujuh wilayah suku di Teluk Bintuni.

“Perdasus DBH-migas di Provinsi, itu berlaku umum, tapi melalui ranperdasus Pengakuan Adat, pembagian DBH-migas akan lebih spesifik dan memiliki dasar hukum kuat, agar kelak pembagian ditingkat suku hingga marga tidak menimbulkan masalah karena bagian dalam isi Raperda itu akan mengatur wilayah hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan hingga warisan,” ujarnya kepada Jubi, Minggu (16/6/2019).

Sebagai tokoh muda wilayah suku Sebyar, Ayor berkomitmen untuk mendorong pembentukan draf  raperdasus wilayah hukum adat sebagai agenda prioritasnya di DPRD Teluk Bintuni lewat partai pengusungnya.

“Raperdasus wilayah hukum adat adalah agenda prioritas yang harus saya perjuangkan. Ini tugas mulia yang saya terima dari rakyat. Jadi melalui kepercayaan yang diberikan, saya akan perjuangkan ranperdasus itu sampai final,” ujar Ayor.

Sebelumya, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, melalui Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) DBH-migas di Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil mendapatkan 40 persen dari pemerintah Provinsi.

Di daerah, kata Petrus, 40 persen itu akan dibulatkan menjadi 100 persen, kemudian dialokasikan sesuai penggunaan, dimana Pemda Teluk Bintuni kelola 80 persen, sedangkan 20 dikelola masyarakat adat.

“Dalam Perdasus DBH Migas Papua Barat yang sementara menantikan nomor registrasi oleh Mendagri, didalamnya mengatur tentang 40 persen untuk Teluk Bintuni. Kita kemudian jadikan 100persen. 80 persen untuk pemda kabupaten, dan 20 persen untuk masyarakat adat,” ujarnya dalam sebuah kegiatan bertajut DBH-migas di Manokwari belum lama ini.

Menurut Petrus, penggunaan 80 persen untuk Pemda Bintuni, akan disesuaikan dengan kebutuhan investasi daerah melalui Perusahaan Daerah (perusda) milik pemda Teluk Bintuni.

“Pemda punya perusda namanya Bintuni Maju Mandiri (BMM), 80 persen DBH-migas bisa saja kita investasikan untuk kepentingan daerah,” ujarnya.

Sementara  20 persen hak masyarakat adat, akan dikelola dalam dua porsi. Yaitu porsi 10 persen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan dan porsi 10 persen lagi untuk dana pasca operasi atau yang disebut dana abadi.

“Tetapi  yang menjadi hak masyarakat adat, saya harap ada perusahaan masyarakat adat. Entah itu kepemilikan bersama atau pribadi yang harus dikembangkan, agar dapat mengelola DBH-migas ini secara merata dan bermanfaat bagi masyarakat adat di wilayah suku masing-masing,” ujarnya.

Catatan Jubi, secara kultur kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari tujuh wilayah suku yang tersebar dipesisir, dataran rendah hingga daerah pegunungan. Tujuh suku ini memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berlaku di wilayah Teluk Bintuni. Tujuh suku tersebut diantaranya, suku Sough, suku Moskona, suku Kuri, suku Wamesa, suku Irarutu dan suku Sebyar. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)