Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bahas tunjangan guru, DPR Papua akan rapat bersama tim anggaran Pemprov

Pertemuan Komisi V DPR Papua dengan berbagai pihak – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan dan kesehatan akan meminta Ketua DPR Papua segera menggelar rapat badan anggaran (Banggar) dewan bersama tim anggaran Pemprov Papua untuk mencari solusi pembayaran tunjangan guru SMA/SMK di enam kabupaten dan satu kota.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy saat ia bersama beberapa anggota komisinya bertemu para kepala Dinas Pendidikan Papua, kepala sekolah, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Jayapura di ruang rapat DPR Papua, Rabu (20/2/2019).

“Kami akan bertemu Ketua DPR Papua untuk segera menggelar rapat Banggar, antara Banggar dewan dan tim anggaran pemprov,” kata Jack Komboy.

Menurutnya, mesti ada kepastian kapan pembayaran tunjangan para guru SMA/SMK di sejumlah kabupaten. Namun yang terjadi kini seakan antara Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten (kota) saling lempar tanggung jawab.

“Kalau saya bukan lagi solusi tapi secepatnya ada kepastian. Kalau bicara solusi, itu prosesnya masih panjang. Saya mau secepatnya. Kami minta para guru memberikan kami waktu untuk rapat Banggar. Intinya, kapan dibayarkan,” ucap Komboy.

Katanya, dalam rapat Banggar dewan dengan tim anggaran Pemprov Papua nantinya, kedua pihak akan membahas bagaimana cara dan kapan pembayaran tunjangan para guru. Apakah akan dibayar menggunakan dana Otsus untuk kabupaten (kota), atau seperti apa.

Loading...
;

“Mesti ada kejelasan. Kalau kabupaten (kota) dan provinsi saling lempar tanggung jawab, itu bukan solusi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda mengatakan, pihaknya juga ingin tunjangan guru SMA/SMK di sejumlah kabupaten secepatnya dibayarkan.

“Makanya kami juga minta Komisi V segera rapat dengan tim anggaran pemerintah dan putuskan kapan dibayarkan, karena kami juga menunggu kepastian pembayarannya,” kata Wonda.

Ia mempertanyakan mengapa dari 28 kabupaten dan satu kota di Papua, ada yang belum membayarkan tunjangan guru SMA/SMK pasca pengalihan pengelolaan ke provinsi.

“Masih ada enam kabupaten dan satu kota yang belum membayarkan tunjangan guru. Kenapa tidak bisa membayarkan, sedangkan 22 kabupaten sudah,” ucapnya.

Salah satu perwakilan guru SMA/SMK dari Kabupaten Keerom mengatakan, saat Sekda Papua bertemu para guru yang demo damai di halaman kantor Gubernur Papua akhir Januari 2019 lalu, tidak kejelasan waktu pembayaran dari yang bersangkutan, sehingga pihaknya menyimpulkan jika Sekda Papua juga tidak dapat menjamin pembayaran sebelum Ujian Nasional (UN) dilaksanakan.

Para guru SMA/SMK akhirnya melakukan aksi karena ada tuntutan mereka yang belum mendapat jawaban pasti dari pemerintah. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top