Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bantuan Keagamaan perlu indikator yang jelas

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sinode Gereja Pantekosta di Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua menetapkan indikator untuk menentukan besaran nilai Bantuan Keagamaan yang diambilkan dari Dana Otonomi Khusus Papua. Indikator itu dibutuhkan untuk memastikan bantuan keagamaan diterimakan secara adil dan proporsial.

Hal itu dinyatakan Benny Suweni, anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) yang juga merupakan utusan Sinode Gereja Pantekosta di Papua. “[Penentuan besaran nilai] Bantuan Keagamaan mesti [memiliki] indikator yang pasti, agar diterimakan secara adil dan merata kepada lembaga keagamaan yang berhak,” kata Benny Suweni di Jayapura, Selasa (6/8/2019).

Bantuan Keagamaan adalah bantuan yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus, diperuntukkan bagi lembaga keagamaan dan denominasi gereja yang ada di Papua. Bantuan Keagamaan itu dapat diberikan dalam bentuk program atau kucuran dana. “Bantuan Keagamaan dalam bentuk program hanya diberikan kepada tujuh sinode gereja besar dan tua. Sementara bantuan dana diberikan kepada hampir 50 gereja,” kata Suweni.

Usulan agar Pemerintah Provinsi Papua menetapkan indikator untuk menghitung besaran nilai Bantuan Keagamaan itu muncul saat Suweni menjalani masa reses Majelis Rakyat Papua, dan mengunjungi Sinode Gereja Pantekosta di Papua yang berada di Jayapura. Suweni akan menindaklanjuti aspirasi itu bersama Kelompok Kerja Agama MRP, dan membicarakannya dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Papua.

Loading...
;

Menurut Suweni, ada sejumlah informasi yang bisa dijadikan indikator untuk menghitung besaran Bantuan Keagamaan bagi masing-masing pihak, seperti jumlah gereja, sejarah gereja di Papua, atau hal lainnya. Jika telah disepakati, indikator itu harus disosialisasikan kepada semua pihak yang selama ini menerima Bantuan Keagamaan. “Kasih Rp1 miliar itu dasarnya apa? Harus ada dasar yang diketahui bersama,”ungkapnya.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengaku sangat heran menerima informasi bahwa hingga saat ini belum ada indikator untuk menghitung besaran nilai Bantuan Keagamaan dari Dana Otonomi Khusus itu. “Mengapa belum ada indikator itu? Masa berlaku [Dana] Otonomi Khusus sudah mau habis, lalu minta tentukan indikator, mengapa?” Surabut bertanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top