HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Banyak calon Praja IPDN orang asli Papua gagal lolos tahapan verifikasi dokumen

Para calon praja IPDN saat akan mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Marthen Indey Kota Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Tan Wie Long menyatakan banyak orang asli Papua yang mendaftar sebagai calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN gagal lolos dalam tahapan verifikasi dokumen dan administrasi. Akibatnya, dari 1.967 calon praja IPDN asal Papua yang ditetapkan lolos tahapan verifikasi dokumen dan administrasi, hanya terdapat sekitar 10 persen orang asli Papua.

Tan menyatakan, tahapan verifikasi dokumen dan administrasi calon praja IPDN pada 3 Mei 2019 lalu telah meloloskan 1.967 calon praja IPDN asal Papua. Akan tetapi, dari 1.967 calon praja IPDN asal Papua itu didominasi orang non Papua, dan hanya terdapat sekitar 10 persen orang asli Papua. Padahal, penerimaan calon praja IPDN tahun ini menargetkan 80 persen calon praja yang diterima adalah orang asli Papua.

Situasi itu menurut Tan harus dianggap sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Pewakilan Rakyat Papua (DPRP) dan pemerintah kabupaten/kota di Papua. “Semua pemangku kepentingan harus mencari tahu di mana letak kesalahannya, (sehingga para calon praja orang asli Papua tidak lolos verifikasi dokumen dan administrasi itu). Para pemangku kepentingan harus bersama-sama merumuskan solusinya,” kata Tan Wie Long, Senin (13/5/2019).

Tan menegaskan situasi itu tidak boleh dibiarkan, karena akan terus menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan kepada anak-anak asli Papua dalam penerimaan calon Praja IPDN. Tan meminta IPDN juga membantu para pemangku kepentingan di Papua untuk mengkaji mengapa banyak orang asli Papua yang tidak lolos tahapan verifikasi dokumen dan administrasi seleksi calon praja IPDN.

Loading...
;

Tan berharap IPDN akan menunjukkan keberpihakannya terhadap orang asli Papua, termasuk dalam rekrutmen calon Praja IPDN yang selama ini diinginkan berbagai pihak di Papua. Akan tetapi, Tan menolak wacana untuk menutup kampus IPDN di wilayah Papua.

“Jika ada yang berpendapat sebaiknya kampus IPDN wilayah Papua ditutup dan penerimaan IPDN untuk wilayah Papua ditunda, saya pikir itu bukan solusi. Justru akan merugikan anak-anak asli Papua lainnya,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta pemerintah kabupaten/kota di Papua pro aktif dalam mengawal penerimaan calon praja IPDN 2019. Ia menyatakan regulasi sentralistik berdampak pada anak-anak Papua yang tidak ada dalam daftar penerimaan IPDN.

Dosinaen menyatakan ada sejumlah kabupaten di Papua yang bisa meloloskan banyak calon praja dalam tahapan verifikasi dokumen dan administrasi itu. Akan tetapi, ada sejumlah kabupaten yang gagal meloloskan semua calon praja IPDN dari kabupaten tersebut.

“Kami harap penerimaan IPDN menjadi perhatian serius setiap bupati dan wali kota, dengan harapan anak-anak Papua terakomodir,” kata Dosinaen.

Menurut Dosinaen, sudah ada kesepakatan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Papua bersama Rektor IPDN untuk memastikan setiap kabupaten bisa melolos calon praja IPDN. “Setiap kepala daerah harus memastikan ada keterwakilan di penerimaan IPDN. Kebijakan 80 OAP dan 20 non OAP akan tetap kami lihat. Kami masih menunggu laporan Badan Kepegawai Daerah terkait penerimaan IPDN untuk Papua,” ucapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top