Banyak kepala daerah intervensi Pemilu? Kossay: Saya tidak bisa jawab

Banyak kepala daerah intervensi Pemilu? Kossay: Saya tidak bisa jawab

Suasana pleno rekapitulasi Pemilu tingkat provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua terkait dengan pelanggaran Pemilu berupa intervensi dari beberapa kepala daerah terhadap penyelenggara Pemilu di beberapa kabupaten di Papua tak bisa dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua.

Apakah intervensi tersebut merupakan timbal balik dari dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat?

“Saya tidak bisa jawab itu,” kata Ketua KPU Papua Theodorus Kossay kepada wartawan, Kamis (2/5/2019) di Jayapura.

Namun dirinya mendukung pihak Bawaslu dalam sejumlah temuan selama proses Pemilu di Papua.

“Kalau Bawaslu menemukan ini sebagai temuan, kita dukung. Namun saya tegaskan bahwa semua komponen harus mendukunh independensi KPU dalam  penyelenggaraan Pemilu termasuk juga kepala daerahnya,” ujarnya.

Dirinya pun membenarkan bila ada laporan dari masyarakat yang menyebut kepala daerah melakukan intervensi kepada pihak penyelenggara.

Untuk meminimalisir hal tersebut menurut Kossay, pihaknya telah berulang kali mengimbau KPUD kabupaten untuk segera membawa hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten ke Kota Jayapura dan segera diplenokan ditngkat povinsi.

“Kami selalu mengimbau kepada KPUD untuk sesegera mungkin hasil pleno tingkat kabupaten/kota agar dikirim ke provinsi. Karena kalau sudah tertahan satu atau dua hari kami takugkan akan terjadi hal tersebut (interfensi dari kepala daerah),” katanya.

Kossay mencontohkan, Kabupaten Dogiyai yang sudah menyelesaikan hasil plenonya pada Rabu (2/5/2019) malam, dan pihaknya memerintahkan agar hasil pleno tersebut langsung di bawa ke Nabire sehingga paginya (3/5/2019) bisa dikirim ke Jayapura.

Di tempat yang sama Komisioner  Bawaslu Papua Amandus Situmorang mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari jajarannya di tingkat kabupaten/kota ada kepala kampung, kepala distrik, dan bupati yang melakukan intervensi terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu.

“Kami masih mendalaminya dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kalau yang bersangkutan terkait dengan partai politik, interfensinya pasti ada kaitannya dengan itu. Interfensinya hampir merata, mulai dari tingkat PPD sampai kabupaten,” katanya. (*)

Editor      : Edho Sinaga

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)