Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bapemperda DPR Papua berharap sejumlah Raperda dapat disetujui Kemendagri

Bapemperda DPR Papua berharap sejumlah raperda dapat disetujui Kemendagri

Jayapura, Jubi – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin berharap Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dapat menyetujui sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang kini dibahas pihaknya, setelah disahkan DPR Papua dan pihak eksekutif.

Ia mengatakan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sejumlah rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi (raperdasus/raperdasi) yang telah disahkan DPR Papua, hingga kini belum diregistrasi Kemendagri.

“Misalnya saja Perdasus Partai Politik Lokal dan Perdasus Rekrutmen Politik Orang Asli Papua oleh Partai Politik di Papua. Sudah kami sahkan pada 9 September 2016. Namun hingga kini belum diregistrasi Kemendagri,” kata Ignasius W Mimin.

Selain kedua perdasus itu, sembilan raperdasi yang disahkan DPR Papua bersama eksekutif, 20 Desember 2018 lalu, juga belum diregistrasi Kemendagri hingga kini. Pardasi itu di antaranya Perdasi perlindungan, pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan masyarakat adat, Perdasi penyelenggaraan keagamaan, Perdasi perlindungan dan pengembangan pangan lokal serta pedagang asli Papua, dan Perdasi pertambangan rakyat.

Kata Mimin ketika DPR Papua tidak membuat regulasi, berbagai pihak menyoroti lembaga dewan. Namun ketika DPR Papua membuat suatu regulasi, kementerian terkait selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Terkadang pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk melemahkan regulasi itu.

Loading...
;

“Kami belum tahu, ketika kami sahkan Raperda yang kini kami bahas, nantinya apakah disetujui Kemendagri atau tidak. Kami berharap, pemerintah pusat menterjemahkan baik setiap perda yang kami buat. Apa yang kami buat itu selalu mengacu pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Otsus,” ujarnya.

Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan kini pihaknya membahas sebanyak 13 raperda. Empat di antaranya merupakan usulan eksekutif dan sisanya inisiatif DPR Papua.

Raperda usulan eksekutif di antaranya perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe, dan perubahan nama jembatan Holtekham di Hamadi, Kota Jayapura, perubahan nama PD Irian Bhakti, dan raperda pemerintahan kampung adat.

Sementara raperda usulan DPR Papua di antaranya Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dan Raperdasus Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua.

Kata Gobai, pihaknya berinisiatif mengusulkan Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dan Raperdasus Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua, karena melihat situasi yang berkembang di masyarakat belakang ini.

“Misalnya Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, para pengacara atau aktivis yang selama ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sipil, mesti dilindungi,” ucap Gobai. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top