Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bapemperda DPR Papua usulkan perubahan nama bandara di Papua

Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua mengusulkan perubahan nama-nama semua bandar udara atau bandara di Papua.

Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, perubahan nama-nama bandara itu akan dituangkan dalam peraturan daerah. Salah satu perubahan nama bandara yang telah dibuatkan rancangan peraturan daerah (raperda) adalah perubahan nama Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menjadi Bandara Theys Hiyo Eluay.

Raperda perubahan nama Bandara Sentani itu kini sedang dibahas Bapemperda DPR Papua dan pihak eksekutif bersama sejumlah Raperda lainnya, sejak 14-28 Juni 2019.

“Nama bandara-bandara di Papua ini kami usulkan diubah dengan nama tokoh-tokoh dari daerah itu. Bandara Sentani ini bisa jadi contoh. Bandara lain tinggal disesuaikan,” kata Ignasius W Mimin, Senin (24/6/2019).

Menurut Mimin, perubahan nama bandara di Papua misalnya Bandara Sentani bukan karena unsur politik. DPR Papua hanya ingin tokoh-tokoh di setiap daerah di Papua terus dikenang.

Loading...
;

“Misalnya Bandara Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor, dan Bandara Moses Kilangi di Kabupaten Mimika. Nama bandara itu adalah nama-nama itu adalah nama tokoh di daerahnya masing-masing. Nama Bandara Biak dan Mimika, sudah tidak perlu diubah lagi,” ujarnya.

Selain membahas raperda pergantian nama Bandara Sentani kata Mimin, Bapemperda DPR Papua juga membahas 12 Raperda lainnya. Empat di antaranya merupakan usulan eksekutif dan sisanya inisiatif DPR Papua.

Raperda usulan eksekutif di antaranya perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe, dan perubahan nama jembatan Holtekham di Hamadi, Kota Jayapura, perubahan nama PD Irian Bhakti, dan Raperda pemerintahan kampung adat.

Sementara Raperda usulan DPR Papua di antaranya Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dan Raperdasus Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua.

“Namun untuk perubahan nama Jembatan Holtekham, kami terlebih dahulu mesti membahasnya dengan masyarakat pemilik hak ulayat atau masyarakat Tabi pada umumnya. Kami ingin mereka memberikan masukan terkait nama,” ucapnya.

Kata Mimin, selama pembahasan Raperda Bapemperda DPR Papua telah mengundang berbagai untuk mendapat masukan, di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis, pengacara yang selama ini mendampingi korban dan pihak terkait lainnya.

“Sejumlah perda yg kami bahas sejak 14 Juni 2019 hingga kini masih mentah semua. Hanya revisi Raperdasus pengangkatan 14 kursi yang sudah jadi,” ucapnya.

Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, pihaknya berinisiatif mengusulkan Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dan Raperdasus Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua, karena melihat situasi yang berkembang di masyarakat belakang ini.

“Misalnya Raperdasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, para pengacara atau aktivis yang selama ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sipil, mesti dilindungi,” kata Gobai. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top