Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bawaslu Merauke mulai mengintai ASN yang mendaftar jadi bacabup-bacawabup

Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke, B. Tukidjo – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke. Kerjasama tersebut tidak lain melakukan pemantauan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang hendak mendaftarkan diri melalui jalur partai politik (parpol) untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun depan.

Menindaklanjuti kerja sama dimaksud, Bawaslu mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, termasuk juga di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.

Surat edaran dimaksud, berisi sejumlah poin penting yang intinya melarang ASN terlibat dalam politik praktis, termasuk mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati.

Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke, B. Tukejdo, yang dihubungi Jubi, Sabtu 28 September 2019, membenarkannya.

Loading...
;

“Memang betul kami telah mengeluarkan surat edaran ke Pemkab Merauke, terkait larangan bagi ASN dalam berpolitik praktis,” katanya.

Dalam surat edaran itu, menurut dia, terdapat beberapa poin yang dicantumkan dengan merujuk kepada aturan KASN. Sejumlah poin itu antara lain, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik, terkait rencana pengusulan dirinya menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati.

Selain itu, lanjut dia, ASN dilarang memasang spanduk maupun baliho yang mempromosikan diri atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Juga dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon.

Hal lain disampaikan yakni melarang ASN menghadiri kampanye bakal calon, juga mengunggah atau menyebarluaskan visi-misi bakal calon, termasuk menjadi pembicara maupun narasumber bagi bakal calon.

“Saat ini kami sedang mencari bukti-bukti terkait ASN yang telah mengambil formulir sekaligus mengisi dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon di sejumlah parpol,” ujarnya.

Dari informasi awal didapatkan, demikian Tukedjo, ada beberapa ASN telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Namun untuk memastikan, pihaknya akan mendatangi parpol sekaligus mendapatkan bukti terkait proses pendaftaran yang telah dilakukan.

Jika ada bukti didapatkan, katanya, Bawaslu akan melaporkan secara tertulis ke KASN. Setelah dilaporkan, nantinya tim dari KASN melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Jadi, bukan kami melakukan penyelidikan. Bawaslu hanya melaporkan bukti-bukti yang didapatkan, termasuk tulisan para jurnalis,” ujarnya.

Dikatakan, beberapa hari lalu, pihaknya sudah mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P untuk meminta informasi, terkait ASN yang mendaftar. Hanya saja, kantornya tertutup.

Dia mengaku, langkah yang dilakukan tersebut, tidak terlalu cepat, karena aturan juga sangat jelas. Lalu netralitas sebagai seorang ASN harus tetap dikedepankan.

Salah satu bakal calon Bupati Merauke yang berstatus ASN, Hendrikus Mahuze – Jubi/Frans L Kobun

Secara terpisah salah seorang Bacabup Merauke, Hendrikus Mahuze, yang juga berstatus sebagai ASN memberikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu setempat.

Kan kami baru mendaftar di partai politik dan belum mendaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabpuaten Merauke. Jadi, bagi saya, surat Bawaslu terlalu dini dikeluarkan,” ujarnya.

Lagi pula, jelas dia, proses pentahapan dari KPU pun belum berjalan. Memang betul bahwa  ketika seorang ASN terjun ke dunia politik, tentu telah memikirkan dan mempertimbangkan konsekuensi yang harus diterima.

“Setahu saya, April 2020 baru pelaksanaan pendaftaran di KPU. Ketika kita telah mendaftar dan ditetapkan menjadi calon bupati, secara otomatis membuat surat pengunduran diri. Mekanismenya seperti demikian,” tegasnya.

Dikatakan, bagaimana mungkin seorang bakal calon dari ASN ingin mempromosikan diri, sedangkan dalam surat KASN dilarang. Lalu bagaimana masyarakat dapat mengenal kandidat itu.

Hendrik mengaku, jika seorang ASN mengundurkan diri dari sekarang mengikuti proses di setiap partai politik, tetapi pada akhirnya tak diterima, apakah tak konyol bagi yang bersangkutan. Harusnya ada penegasan bahwa ketika seorang ASN sudah mendaftar di KPU, di situlah bersangkutan mengundurkan diri.

“Wajar-wajar saja ketika ASN mendaftar di parpol dan itu masih sebatas sebagai bakal calon. Kan wajar dan sah-sah saja dilakukan,” ungkapnya.

Dalam aturan, tak ada larangan bagi seorang ASN untuk datang dan menyaksikan secara langsung kampanye seorang kandidat. Lalu dengan catatan, tak mengenakan pakaian dinas maupun menggunakan mobil pemerintah.

“Kalau datang dengan pakaian biasa, sangat wajar kok. Karena kalau ASN tak dengar visi misi bakal calon, bagaimana dia mau kerja ke depan,” tanya dia. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top