Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bebaskan korban- tahanan di Polres Paniai dan tarik pasukan TNI/ Polri dari Deiyai

Saat ‘waita’ di lapangan sepak bola Tomas Adii Waghete pada aksi sSenin, 26 Agustus 2019 – Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi –Demonstrasi kedua di halaman Kantor Bupati Deiyai, Rabu 28 Agustus 2018 merupakan lanjutan dari aksi pertama pada 26 Agustus. Bentuk kekesalan orang asli Papua (OAP) karena mendapat perlakukan rasis dan represif dari aparat TNI, Polri, ormas dan massa di Surabaya, Malang, Semarang dan Makassar.

Namun, pada demonstrasi ini ada sejumlah pemuda yang ditahan oleh Polres Paniai setelah sembuh dari luka tembakan pasca perawatan di RSUD Paniai. Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Deiyai (FKM KD) di Jayapura, Lambert Pekei mengecam tindakan itu.

“Demo itu spontan dilakukan di mana-mana di seluruh tanah Papua. Itu wujud dari – Undang -Undang Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Maka, segera bebaskan rakyat yang sudah dapat tahan di Mapolres Paniai,” ujar Lambert Pekei di Jayapura, Minggu, (22/9/2019).

Menurut Pekei, jika korban hidup masih ditahan bagaimana dengan tanggungjawab korban yang meninggal dunia karena kena tembakan peluru tajam.

“Tujuan agendanya jelas, adanya kekerasan dan rasisme serta ujaran kebencian terhadap kami OAP. Maka itu harus turun jalan dan ajukan aspirasi kepada pemerintah. Tapi di Deiyai sudah jadi korban penembakan, tapi masih ditangkap ,” ujarnya

Loading...
;

Pihaknya berharap polisi segera keluarkan mereka dari tahanan. Apalagi menggunakan istilah jaminan untuk rakyat Tigi (Deiyai). “Mereka mau turun jalan ka, mau demo ka itu urusan kita. Harga diri kita sudah dinjak-injak,” ucapnya.

Ketua Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Deiyai, Mando Mote mengkritisi kehadiran aparat keamanan (TNI, Polri dan Brimob) di negeri Tigi. Sebab, tidak menghargai keputusan komunikasi lintas unsur pimpinan daerah. Di antaranya Bupati, DPRD, Kapolres dan Dandim.

“Yang terjadi adalah kesepakatan proses penyelesaian masalah di Deiyai terhadap masyarakat di tahanan, masalah penembakan serta penyisiran keamanan di setiap keamanan,” kata Mote.

Walau pun sepakat damai, penyisiran gabungan aparat keamanan di setiap kampung masih saja aktif gelar operasi dengan alasan cari satu pucuk senjata yang diambil. Ia mempertanyakan apakah ini ada data atau fiksi, dengan maksud supaya mengalihkan pokok masalah.

“Kemudian dua persoalan seperti penahanan masyarakat sipil dan proses penembakan pun sudah disepakati untuk mengeluarkan mereka. Namun Kapolres Paniai punya beberapa alasan yakni belum ada surat izin demo, pasal makar, ricuh dan bawa alat tajam,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kepada Kapolres Paniai, jika terhadap masyarakat sipil ditahan untuk jalani proses hukum, maka bagaimana dengan para penembak dari pihak aparat TNI dan Polri terhadap warga sipil yang menewaskan sembilan orang serta 30 orang yang mengalami luka-luka.

“Ini hukumannya sepihak. Maka terlihat jelas negara melakukan terorisme di Papua,” ucapnya.

Menurutnya, dengan begitu aparat keamanan tidak menghargai Bupati Deiyai sebagai pimpinan daerah setempat.

“Kabupaten Deiyai ada Bupati, DPRD, ada kepala-kepala suku yang selalu menyelesaikan masalah, maka aparat TNI dan Polri harus hargai kedudukan mereka dengan keputusannya. Mereka bisa menyelesaikan masalah dengan respek dan loyal,” ujarnya tegas.

“Saya tokoh pemuda di Deiyai, saya juga alumni IPDN, tahu SOP (Standard of operational), bagimana melakukan pelayanan, bagimana proses penanganan masalah bersama masyarakat dan lain-lain. Para aparat, kalian stop menakut-nakuti masyarakat Deiyai. Tahu etika sedikit,” tutupnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top