Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Berbagai pihak bahas antisipasi hasil Pemilu di Papua

Suasana pertemuan para pemangku kepentingan yang membahas potensi konflik pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 digelar di Markas Kepolisian Daerah Papua di Jayapura, Papua, Selasa (11/6/2019). – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua, Komisi Pemilihan Umum Papua, Badan Pengawas Pemilu Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait bertemu membahas antisipasi potensi konflik pasca perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019. Pertemuan itu digelar di Jayapura, Selasa (11/6/2019).

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada 28 Juni 2019 mendatang. Pertemuan di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua itu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pasca putusan MK, maupun pasca pengumuman penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada 1 Juli 2019 mendatang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal mengatakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda berperan penting dan turut bertanggungjawab menjaga situasi keamanan di Papua. “Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sangat penting sesuai fungsinya masing-masing untuk meredam situasi di masyarakat,” kata Kamal usai pertemuan itu.

Kamal mengingatkan masyarakat agar tidak gampang terhasut oleh isu apapun yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab. Jika ada orang yang merusak fasilitas publik atau milik organisasi/perorangan  pasti akan diproses secara hukum, karena hal itu merupakan tindak pidana.

Loading...
;

Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Paskalis Kossay mengatakan, pertemuan itu merupakan koordinasi antara penyelenggara Pemilihan Umum dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan pasca-putusan MK dan pengumuman penetapan caleg terpilih. Kossay menyatakan pertemuan itu berupaya memetakan potensi konflik yang ada.

“Ini penting untuk melakukan pencegahan dini terhadap potensi kisruh yang dapat terjadi. Ketika ada gesekan saat penetapan, sudah dapat diantisipasi oleh penyelenggara dan aparat keamanan,” kata Kossay. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top