Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Berharap dana kampung bisa meningkatkan ekonomi

Kampung Tobati di Kota Jayapura – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Dana kampung atau dana desa di Kota Jayapura terus meningkat. Tahun lalu jumlahnya lebih Rp104 miliar untuk 14 kampung. Tahun ini naik menjadi Rp115 miliar.

“Saya ingin masyarakat sejahtera, sehat, dan pintar,” kata Wali Kota Jayapura Tomi Mano di Jayapura, Kamis, 12 September 2019.

Salah satu program untuk menyejahterakan atau meningkatkat perekonomkan warga tersebut menurutnya adalah bantuan pemberdayaan kampung.

Tomi Mano berpesan kepada para kepala kampung di lima distrik agar memperhatikan warga yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan.

Loading...
;

“Kami selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Jayapura yang bersatu, mandiri, berbasis kearifan lokal menuju Kota Jayapura smart city,” katanya.

Menurutnya penataan kampung sangat penting agar memberikan kesempatan kepada warga yang belum menerima bantuan untuk meningkatkan perekonomian.

“Saya harapkan di kampung-kampung seharusnya sudah sejahtera, tapi sampai sekarang masih berteriak tidak diperhatikan,” katanya.

Wali kota dua periode tersebut mempunyai program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan pembinaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

“Kami adalah pemimpin yang melayani masyarakat dengan hati bukan dengan mengumpulkan harta tapi harus melayani masyarakat dengan baik,” katanya.

Tomi Mano menegaskan dana pemberdayaan kampung harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat demi suksesnya pembinaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar di Kota Jayapura.

Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Jacobus Itaar, meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi dana kampung, karena pengelolaan dana kampung menjadi tanggung jawan semua pihak.

Selain itu, katanya, masyarakat juga ikut terlibat dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan dana kampung agar hasilnya tepat sasaran dan dirasakan masyarakat kampung tersebut.

“Supaya masyarakat di kampung sejahtera, sebab tujuan pemerintah memberikan dana kampung untuk bisa mandiri di kampungnya sendiri dan mengurangi adanya urbanisasi masyarakat dari kampung ke kota untuk mencari pekerjaan, sebab potensi kampung ada untuk dikelola,” katanya.

Menurut Itaar, laporan masyarakat merupakan ujung tombak dan sumber informasi utama bagi pemerintah maupun pemeriksa untuk menindaklanjuti penyalahgunaan dana kampung.

Keterlibatan masyarakat seperti itu mendorong pengelolaan dan pelaksanaan dana kampung menjadi berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Masyarakat, katanya, merupakan subjek utama dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan.

“Harus terlibat aktif, sebab bila tidak maka pembangunan di kampung tidak akan nampak, perubahan di kampung tidak ada karena penggunaan dan pengelolaan anggaran tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan warga di kampung,” ujarnya.

Diungkapkan Itaar, dana kampung yang diberikan sangat besar. Setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2018, dana kampung yang diberikan kepada 14 kampung berjumlah Rp104 miliar. Pada 2019 dana kampung naik menjadi Rp115 miliar.

“Masing-masing kampung menerima dana mulai dari Rp7 miliar sampai Rp12 miliar. Bantuan ini diberikan tergantung jumlah penduduk dan program kegiatan di kampung tersebut,” katanya.

Disinggung peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), dikatakan Itaar, Bamuskam dipilih masyarakat untuk mengawal anggaran dan proses pembangunan di kampung.

“Kalau pengelolaan dana kampung ada yang melanggar aturan maka Bamuskam memanggil kepala kampung untuk mengklarifikasi tentang laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan dana kampung tersebut,” ujarnya.

Kepala kampung yang tidak memperbaiki kinerjanya, lanjut Itaar, akan langsung dilaporkan ke inspektorat dan dinas terkait untuk turun mengecek tentang pengaduan masyarakat dengan membentuk tim untuk mengecek adanya laporan dari masyarakat.

“Ada langkah-langkah yang kami lakukan, seperti pembinaan kesalahannya di mana,” ujarnya.

Tidak serta merta pihaknya melakukan proses hukum. Tapi melakukan pembinaan terlebih dulu sehingga proses pembangunan di kampung terlaksana dengan baik.

“Selama ini belum ada laporan dari masyarakat terkait penyelewengan dana kampung,” katanya.

Seorang tokoh masyarakat di Kampung Hamadi, Deky Muabuai, mengatakan dana desa harus bisa mengentaskan kemiskinan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di kampung bisa dirasakan manfaatnya.

Ia mencontohkan, Kampung Nelayan Hamadi sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata, banyak pengunjung yang datang sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat karena masyarakat menjadi produktif dengan jualan dan memanfaatkan tempat parkir yang digunakan pengunjung.

“Dana kampung dapat dialokasi kepada sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat di kampung sehingga alokasinya menjadi efektif,” ujarnya.

Menurut Muabuai, bila kepala kampung ketahuan tidak memanfaatkan dana sebaik-baiknya maka masyarakat melaporkan agar memberikan efek jera kepada kepala kampung lainnya untuk tidak main-main dengan dana kampung.

“Pemerintah Indonesia sudah memberikan anggaran yang sangar besar di kampung untuk kesejahteraan masyarakat, saya berharap kepala kampung dan stafnya bisa mengelola dana kampung dengan baik untuk kemajuan kampung,” katanya. (*)

Editor: Syofiardi

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top