Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bertemu JDP, MRP tegaskan usulan pemekaran bukan aspirasi rakyat Papua

Tim Jaringan Damai Papua yang dipimpin Adriana Elisabeth bertemu para pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Kamis (14/11/2019). – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Tim Jaringan Damai Papua yang dipimpin Adriana Elisabeth bertemu para pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Kamis (14/11/2019). Dalam pertemuan itu, Majelis Rakyat Papua kembali menegaskan bahwa usulan pemekaran Provinsi Papua yang disampaikan 61 orang “tokoh Papua” bukan merupakan aspirasi rakyat Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib di Jayapura pada Jumat (15/11/2019). Murib menyatakan MRP mengapresiasi berbagai pihak yang cepat merespon isu Papua dengan beragam cara, termasuk 61 “tokoh Papua” yang mengusulkan pemekaran Provinsi Papua saat bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 10 September 2019 lalu.

Akan tetapi, Murib menyebut sembilan usulan 61 “tokoh Papua” itu, termasuk usulan Pemekaran Provinsi Papua, justru ditolak oleh rakyat Papua. “Kami sangat apresiasi, [berbagai pihak] cepat merespon isu-isu Papua. Silahkan saja, tetapi sembilan aspirasi [61 tokoh Papua] ditolak rakyat,” ungkapnya kepada jurnalis Jubi, Jumat.

Dalam pertemuan dengan Jaringan Damai Papua itu, MRP menyampaikan sejumlah poin terkait pertemuan 61 “tokoh Papua” dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta itu. MRP menegaskan sembilan usulan 61 “tokoh Papua”, termasuk usulan pemekaran Provinsi Papua, bukan aspirasi orang asli Papua.

Loading...
;

Selain itu, usulan 61 “tokoh Papua” itu tidak merepresentasikan 266 suku yang ada di Papua, dan dinilai MRP sebagai usulan atau pandangan pribadi mereka.  “Kehadiran mereka di Istana diprotes seluruh masyarakat orang asli Papua,” ungkap Murib.

Murib menyebut 61 “tokoh Papua” itu bertemu Presiden Joko Widodo di tengah situasi duka akibat konflik bersenjata di Nduga, persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, dan sejumlah unjukrasa damai maupun amuk massa yang terjadi pasca rasisme di Surabaya itu.

Akan tetapi, 61 “tokoh Papua” tidak membahas masalah rasisme, dan malah mengusulkan pemekaran Provinsi Papua. “Pemekaran bukan solusi, tetapi menambah masalah baru bagi kami orang asli Papua,”  kata Murib.

Ia menegaskan pemerintah pusat harus menghargai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah pusat belum pernah mencabut memoratorium pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia.

MRP sendiri tengah merencanakan evalusi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dan berharap evaluasi itu bisa melibatkan seluruh orang asli Papua. “[Kami ingin mengevaluasi] apa yang diinginkan orang asli Papua? Apakah pemekaran? Otsus Papua dilanjutkan? Atau yang lainnya? Rakyat Papua akan evaluasi Otsus Papua,”ungkapnya.

Kepala Departemen Masyarakat Adat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia  (GAMKI), Pontius Omoldoman mengatakan pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan harus mendahului pemekaran. “Untuk berbicara [setuju atau menolak rencana] pemekaran [Provinsi Papua] itu harus punya argumen yang jelas. Penting untuk mengedepankan hak masyarakat adat dulu,” kata mantan ketua DPR Mahasiwa Universitas Cenderawasih itu.

Omoldoman menyatakan setiap rencana pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru di Papua harus disertai aturan yang melindungi keberadaan masyarakat adat, berikut hak masyarakat adat dalam daerah otonom baru. Hal itu dianggapnya penting untuk memastikan pemekaran maupun program pemerintah yang lain tidak meminggirkan masyarakat adat.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top