Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BKD Papua data 3.788 pegawai untuk didistribusikan ke 35 OPD

ASN di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Papua sementara sedang mendata 3.788 pegawai dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditempatkan di 35 OPD baru hasil perampingan.

Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda, mengatakan penempatan pegawai di 35 OPD akan sesuai dengan analisa dan beban kerja. Artinya, berdasarkan bidang kerja dan keahlian masing-masing pegawai.

“Yang jelas nantinya akan ada banyak jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan UPTD,” kata Nicolaus Wenda, di Jayapura, Minggu (3/11/2019).

Menurut ia, saat ini pegawai terbanyak ada di rumah sakit, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian yang mana saat ini membawahi peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta tanaman pangan dan hortikultura.

Loading...
;

“Sebanyak 3.788 ini mulai dari pegawai sampai dengan yang eselon III dan IV. Sekarang lagi dianalisa satu per satu,” ujarnya.

Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun BKD Papua, Akon Yarangga, mengatakan dengan adanya perampingan OPD dari 51 ke 35 menyebabkan 16 jabatan harus dihilangkan.

“Nanti Biro Organisasi akan menyerahkan struktur untuk BKD menempatkan pegawai sesuai dengan analisa dan beban kerja pegawai. Misalnya, sarjana teknik maka dikembalikan ke normalnya,” kata Yarangga.

Ia menjelaskan penempatan pegawai saat ini berbasis pada kompetensi pegawai itu sendiri, sehingga nantinya jabatan itu harus sesuai dengan pendidikan, tidak bisa asal ditempatkan.

“Ini sesuai dengan arahan Gubernur. Intinya, analisa beban kerja akan merujuk pada masing-masing kotak yang sudah disiapkan Biro Organisasi. Saat ini 95 persen sudah dikerjakan,” jelasnya.

Ia tekankan, ke depan untuk mengontrol seluruh aktivitas yang berhubungan dengan ASN menggunakan sistem online.

“Jadi pegawai pindah harus sesuai dengan analisa dan kebutuhan yang ada di OPD. Tidak seenaknya pindah-pindah,” ujarnya.

Akon Yarangga menambahkan dengan adanya perampingan OPD memudahkan BKD dari segi efisiensi anggaran dan menetapkan formasi untuk mengisi kekosongan.

“Jadi misalnya ada pegawai yang sakit permanen tapi massa kerjanya 20 tahun, usianya 50 tahun maka bisa diajukan pensiun dini tapi tetap mendapat pensiun, sehingga uang yang ada di pemerintah daerah bisa meng-cover biaya yang lain,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top