Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BKD selaraskan data guru limpahan kabupaten/kota dalam data pegawai

Foto ilustrasi, Badan Kepegawaian Daerah Papua. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Badan Kepegawaian Daerah terus menyelaraskan data tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa limpahan pemeritahan kabupaten/kota ke dalam data pegawai Pemerintah Provinsi Papua. Penyelarasan data itu dilakukan menyusul pengalihan wewenang penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan luar biasa dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provisi Papua.

Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Akon Yarangga mengatakan pemutahiran data tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) itu memasuki tahap akhir. BKD juga sedang menyelaraskan data pegawai di bidang kehutanan serta bidang energi dan sumber daya mineral limpahan pemerintah kabupaten/kota ke dalam data pegawai Pemerintah Provinsi Papua.

Hingga Selasa (19/11/2019), 95 persen data aparatur sipil negara limpahan dari pemerintah kabupaten/kota itu telah diselaraskan ke dalam data kepegawaian Pemerintah Provinsi Papua. “Kami setiap saat menyelaraskan data. Ini sesuai dengan amanat undang-undang, jadi harus dilaksanakan,” kata Akon Yarangga melalui via telepon seluler di Jayapura, Papua, Selasa.

Khusus untuk data tenaga kependidikan menengah atas dan luar biasa, Yarangga menjelaskan ada tambahan data tenaga kependidikan SLB Kabupaten Biak Numfor, Serui, Nabire, dan Merauke. Akibatnya, penyelesaran data itu harus dimutahirkan kembali.

Loading...
;

“Karena [data tenaga kependidikan] SLB tertinggal, maka BKD Papua meminta [pemerintah] kabupaten/kota segera mengirim data mereka. Kemudian BKD [akan] keluarkan SK pindah. Dengan kata lain, gaji mereka sudah [menjadi tanggungan] Pemerintah Provinsi Papua,” sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengharapkan pemetaan urusan pemerintahan dan pengalihan penataan perangkat daerah dan percepatan pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) di Papua bisa mencapai sasaran kerja.

“Kami harapkan penataan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tetap dalam koridor undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” kata Hery Dosinaen.

Menurutnya, salah satu faktor penentu yang mempengaruhi besaran organisasi pemerintah provinsi Papua adalah kondisi geografis Papua. “Dengan memperhatikan kondisi tersebut, sebagai provinsi yang memiliki tingkat kesulitan geografis paling tinggi hendaknya mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat berdasarkan tugas perbantuan,” ucapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top