Papua No. 1 News Portal | Jubi\
Vanimo, Jubi – Anggota Parlemen (MP) oposisi Papua Nugini, Belden Namah, berkata pemerintah pusat harus menghormati hasil referendum Bougainville.
Bougainville, wilayah otonom di bawah PNG, akan mengadakan referendum pada Oktober tahun ini. Namun Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, awal bulan ini menekankan bahwa hasil dari pemungutan suara itu tidak mengikat. Parlemen nasional PNG akan mendekatkan hal ini di parlemen dan memutuskan hasil akhirnya.
Namun, MP dari Vanimo-Green, Belden Namah, menyatakan dukungannya dan berkata PNG harus menghormati kehendak rakyat Bougainville.
“Kita harus menghormati opsi mana pun yang mereka pilih, apakah itu untuk otonomi atau merdeka, selama hasilnya adalah perdamaian bagi rakyat Bougainville,” tegas Namah. “Pemerintah PNG akan membuat kesalahan besar jika mereka mencoba melawan keinginan rakyat.”
Namah, mantan wakil perdana menteri di bawah PM O’Neill, berkata dia memiliki rasa kasih yang besar untuk Bougainville, dan mengerti penderitaan yang mereka alami. MP Namah juga bertugas saat konflik Bougainville sebagai seorang anggota angkatan bersenjata PNG.
“Kita berbicara tentang kehidupan, kita berbicara tentang sebuah pulau yang telah mengalami banyak penderitaan,” katanya.
Namah juga mengungkapkan kekecewaan kepada pemerintah PNG, karena menunda jadwal referendum sampai empat bulan.
“Kita harus mengikuti proses perdamaian (Bougainville) dan menyelesaikan referendum ini,” tegasnya.
“Jika PNG sebagai negara tidak memiliki dana untuk membiayai referendum, silakan berbicara dengan pemerintah Australia, dengan pemerintah Selandia Baru, Dengan PBB.” (RNZI)
Editor : Kristianto Galuwo
