Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPJS masih lakukan validasi data dengan Dinsos Papua

Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan – Jubi/Istimewa.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah Papua dan Papua Barat membantah jika pihaknya dinilai tidak terbuka soal data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sedianya akan berintegrasi dengan Kartu Papua Sehat (KPS) di Provinsi Papua.

Hal ini ditegaskan Pps. BPJS Kesehatan Kedeputian wilayah Papua dan Papua Barat, dr. Ario Pambudi Trisnowibowo dalam rilis yang diterima Jubi, Jumat (3/5/2019) siang.

“Saat ini data tersebut masih divalidasi oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua sehingga kami belum membuka data by name by address kabupaten/kota,” katanya.

Kata dr Ario, terkait dengan upaya proses integrasi KPS ke dalam program JKN-KIS, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Papua telah melakukan serangkaian pertemuan maupun pembahasan untuk merancang skema integrasi serta memastikan jumlah dan validitas data peserta yang akan diintegrasikan.

Loading...
;

“Sesuai dengan permintaan Dinkes papua, kami telah membantu untuk melakukan validasi data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah potensi penduduk by name by address terutama OAP yang telah memiliki NIK dan tidak memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan baik yang dikelola oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dikatakan, dari hasil padanan antara data konsolidasi nasional semester I tahun 2018 yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil dengan data Masterfile BPJS Kesehatan di wilayah Papua diperoleh sebanyak 2.134.695 jiwa data by name by address penduduk papua dengan NIK yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Dari data tersebut kata dia, diperoleh sebanyak 1.551.101 jiwa OAP yang memiliki status tidak bekerja, dan data tersebut diserahkan seluruhnya ke Dinas Sosial melalui BA serah terima data nomor 31/BA/Wil-XII/0419 tgl 22 April 2019.

“Data tersebut masih divalidasi oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan data masyarakat yang berhak menerima jaminan kesehatan. Untuk itu, pernyataan Kadinkes Papua terkait dengan adanya ketidakterbukaan serta validitas data oleh BPJS Kesehatan tidak benar,” katanya.

Selain itu, dengan adanya penyaringan keabsahan NIK melalui pemadanan dengan data konsolidasi nasional  akan berdampak pada minimnya potensi duplikasi data dengan data peserta Jamkesda yang dikelola oleh masing-masing Kab/Kota.

Ario menambahkan, peserta Jamkesda yang diintegrasikan kedalam JKN-KIS ditentukan oleh Pemda Papua dan wajib memiliki NIK yang telah divalidasi ditingkat nasional sebagai identitas unik. Ini merupakan syarat utama untuk memastikan ketepatan penerima bantuan iuran oleh Pemda serta mencegah terjadinya duplikasi pembiayaan dengan skema pembiayaan lainnya.

“Kami secara berkesinambungan terus berupaya untuk melakukan validasi data Masterfile. Ini dilakukan melalui proses rekonsiliasi data per tiga bulan yang dilakukan dimasing-masing kantor cabang dengan instansi terkait (BKD, Dinsos, Dukcapil). Validasi dilakukan dengan membandingkan data NIK yang ada di Masterfile dengan data luaran Dirjen Dukcapil (data konsolidasi nasional).

Terpisah, Kadinkes Papua drg. Aloysius Giyai dalam sambungan telepon selularnya kepada Jubi menanggapi pernyataan dari BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang diungkapkan dalam pemberitaan media massa dianggap menyudutkan pihak BPJS.

“Saya menghargai apa tanggapan yang disampaikan BPJS. Mungkin kata tidak terbuka itu kurang tepat, yang saya maksudkan ialah bahwa saat ini BPJS belum bisa membuka data peserta by name by address per kabupaten, karena itu memang fakta di lapangan yang dikeluhkan,” katanya. (*)

Editor      : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top