Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPK: Pengelolaan Rp80 triliun Dana Otsus Papua tidak efektif

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Paula Simatupang saat menyerahkan LHP Otsus Papua kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua menilai pengelolaan Rp80 triliun Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua sejak 2002 sampai dengan 2019 tidak maksimal. Salah satu penyebab tidak optimalnya pengelolaan Dana Otsus Papua adalah ketiadaan rancangan besar penggunaan Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Paula Simatupang usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan efektivitas penggunaan Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua di Jayapura, Senin (13/1/2020). Simatupang berharap Pemerintah Provinsi Papua segera memiliki rancangan besar penggunaan Dana Otsus Papua.

Menurutnya, rancangan besar atau grand desain itu harus merumuskan apa yang ingin di capai di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Otsus Papua akan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, karena nilai kucurannya sejak 2002 [hingga 2019 telah] mencapai Rp80 triliun. “Ini yang BPK rekomendasikan agar ada grand desain,” ujarnya.

Persoalan lain dalam pengelolaan Dana Otsus adalah kurangnya aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah (PP), peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang belum dibuat. Simatupang mengingatkan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (UU Otsus Papua) hanya memuat hal pokok dalam pelaksanaan Otsus Papua, dan membutuhkan aturan pelaksanaan.

“Dari pemeriksaan ada temuan dan rekomendasi. Sebab yang kami periksa adalah efektivitas pengelolaan dana Otsus,” kata Simatupang.

Loading...
;

Menurutnya, dalam laporan itu BPK sudah merinci semua persoalan yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk rekomendasi untuk segera menyusun Perdasus dan Perdasi pengelolaan Dana Otsus Papua. Akan tetapi, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Papua memiliki kendala komunikasi dengan pusat.

Simatupang juga menyebut pencairan dan pemanfaatan dana Otsus belum berjalan baik  karena tidak sesuai jadwal. BPK menemukan sejumlah pos anggaran triwulan I dan II yang belum terealisasi pada akhir tahun, membuat pekerjaan menumpuk dan tidak efektif. “Hal-hal itu yang sudah disampaikan BPK,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan BPK memberi waktu 60 hari bagi Pemprov Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Jelas ini akan menjadi reverensi pemerintah pusat, daerah dan stakeholder lainnya. Harus ada grand desain yang betul-betul dibuat,” kata Dosinaen. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top