Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPK RI nilai pengelolaan dana Otsus di Papua Barat tak efektif

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakotani, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan menyikapi LHP BPK tentang belum efektifnya pengelolaan dana Otsus di Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi –  Kepala perwakilan BPK RI Papua Barat, Arjuna Sakir, mengatakan masih ada permasalahan signifikan dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Jika kondisi ini tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi efektifitas penggunaan dana triliunan rupiah bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua  Barat.

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya permasalahan signifikan dalam aspek regulasi, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDM), perencanaan, serta pencairan dan pemanfaatan,” ujar Arjuna, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana otsus Papua Barat tahun anggaran 2017/2018 dan triwulan I (pertama) 2019 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari belum lama ini.

Diakuinya, tak hanya pemerintah Papua  Barat, tapi juga pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan dana otsus sesuai hasil pemeriksaan BPK.

“Termasuk pemprov perlu berkoordinasi dengan pemda/pemkot, agar dapat mempengaruhi efektifitas penggunaan dana otsus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otsus sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus berikut perubahannya di UU No 21,“ ujarnya.

Loading...
;

Sementara, Wakil Gubernur Papua  Barat, Muhamad Lakotani mengakui, sejauh ini pemerintah Papua Barat termasuk kabupaten/kota belum memisahkan dana otsus dengan dana alokasi umum (DAU) sehingga ada kesulitan dalam melakukan pertanggungjawaban akhir.

“Apapun rekomendasi dari BPK terkait audit dana Otsus 2017/2018  dan juga triwulan I 2019, akan kita tindak lanjuti. Memang benar selama ini masih terdapat  penggabungan antara  dana Otsus dengan DAU pada provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Lakotani.

Lakotani mengatakan, kondisi tersebut tentu akan segera diperbaiki dalam penggunaan otsus maupun DAU harus terpisah sehingga lebih transparan dan mudah dipertanggunngjawabkan.

“Memang supaya lebih transparan, lebih mudah dipertanggungjawabkan kita harus pisahkan antara DAU dan Otsus kedepan,” kata Lakotani saat menghadiri pisah  sambut kepala BPK RI perwakilan Papua Barat belum lama ini di Manokwari. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top